[caption id="attachment_19982" align="alignnone" width="1140"] Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). [foto: istimewa][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA - Maraknya penolakan dari berbagai pihak terkait draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang hingga kini masih dalam proses pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU PKS Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah, mendapat tanggapan dari Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Politisi Partai Golkar ini mendorong Panja RUU PKS untuk lebih memerhatikan berbagai hal yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan tersebut dengan tetap memerhatikan berbagai faktor menyangkut perlindungan terhadap perempuan, antara lain faktor personal, sosial budaya, hukum dan politik. "Antara lain pada Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) yang dinilai pro terhadap perzinahan," terang Bamsoet melalui pres rilis yang diterima kabargolkar, Kamis, 7 Februari 2019. Legislator Dapil Jawa Tengah VII ini menambahkan, dirinya juga mendorong Panja RUU PKS bersama Pemerintah dan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan untuk memberi ruang terhadap koreksi dengan melakukan diskusi dan pembahasan secara terbuka dan transparan guna menyerap berbagai aspirasi dari berbagai pihak terkait, terutama mengenai draf pasal pada RUU PKS yang dipersoalkan. "Untuk menghindari persepsi RUU PKS yang memberikan ruang bagi kebebasan perzinahan, perilaku, dan penyimpangan seksual lainnya, serta adanya multitafsir pada RUU tersebut," tambahnya. Bamsoet yang maju kembali pada Pemilihan Legislatif (Pileg) di Dapil yang sama ini mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar berpartisipasi memberi masukan terhadap materi RUU PKS tersebut. "Mengingat semua pasal yang dipersoalkan masih dapat didiskusikan dan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI agar didapat kesepahaman dalam RUU PKS," tandasnya. [*]