[caption id="attachment_20427" align="alignnone" width="653"] Capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin pada debat capres pertama, 17 Januari 2019. [foto: suara][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily, menegaskan tak masalah bila dalam persiapan debat, capres petahana Jokowi mendapatkan asupan data dari menteri-menterinya. Ace mengatakan tak masalah karena menteri merupakan jabatan politik. Bagi dia, jabatan menteri tak terkait dengan aturan yang membuat mereka harus netral. "Diperbolehkan karena jabatan menteri itu adalah jabatan politik ya. Jabatan menteri itu adalah jabatan politik yang tidak terkait dengan aturan-aturan yang membuat mereka tidak netral ya," kata Ace di kompleks DPR, Jumat 15 Februari 2019 Menurut Ace, yang harus netral itu adalah jabatan birokrasi di bawah menteri. Sementara, jabatan menteri tidak ada aturan yang menekankan menteri harus netral sehingga berhak membantu presiden dalam debat. "Kecuali birokrasi, kalau birokrasi di bawahnya itu memang harus netral. Tapi kalau jabatan menteri sendiri itu adalah jabatan politik dan dia berhak untuk membantu presiden, istilahnya juga kan menteri ini pembantu presiden," terang Ace. Ace menambahkan, bantuan data dari menteri ini adalah salah satu keuntungan bagi calon petahana. Menteri dapat memberikan dorongan dan bantuan penuh kepada presiden. Hal ini menjadi kelebihan yang dimiliki Jokowi untuk menghadapi debat. "Jadi menurut kami bahwa menteri memang seharusnya dapat mendukung dan memberikan dorongan sepenuhnya kepada Presiden untuk terutama kinerja yang selama ini dilakukan oleh para menteri tersebut," ujar politikus Golkar itu. Seperti diberitakan sebelumnya, jelang debat Pemilihan Presiden (Pilpres) kedua yang akan dihelat pada Minggu, 17 Februari 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Energi, Lingkungan Hidup, Pangan, SDA, Infrastruktur dan Pemerintahan. FGD ini berlangsung di Sekretariat DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 14 Februari 2019. Hadir dalam FGD ini antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Satya Widya Yudha, Muhidin Said, Hetifah, jajaran kader Partai Golkar, serta Ormas Partai Golkar. [viva]