akan mencalonkan caleg di Buleleng. "Jadi pengurus dan ketua tidak boleh Plt. Sehingga DPD I Golkar pun usulkan Adi Djaya ke DPP untuk penetapan sebagai ketua definitif. Karena itu kepentingan pendaftaran caleg ke KPU. Kalau tidak nggak ada caleg Golkar di Buleleng," imbuh mantan anggota DPR RI dua periode ini. Sementara tudingan ada yang menjadi dalang di balik manuver dan gerakan Wijaya cs, sampai ada indikasi menggerakan demo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Demer, menurut Wijaya salah alamat. “Apa kepentingan kita menggerakkan demo ke KPK? Kalaupun Demer ada kasus di KPK itu urusan pribadi dia, jangan menuduh kita ada dalang,” ujar Wijaya. Sementara Adi Djaya yang kemarin merasa dituding ditetapkan menjadi Ketua DPD II Golkar Buleleng tanpa mekanisme yang benar meminta Demer membuktikan fakta-faktanya. “Itu sudah keputusan organisasi karena saat itu DPD II Golkar Buleleng hendak mendaftarkan caleg di Pemilu 2019 ke KPU. Ada SK yang sah sebagai Ketua DPD II Golkar Buleleng. Bukan tidak ada SK-nya, ada proses dan itu organisasi memutuskan karena kepentingan mendaftarkan caleg di Pileg 2019,” ujar mantan birokrat Pemprov Bali ini. Sebelumnya diberitakan Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, angkat bicara setelah dipojokkan sejumlah kader senior yang baru lengser dari kepengurusan. Demer tuding ada motif terselubung dan dalang di balik kisruh internal Golkar Bali yang kian meruncing belakangan. Demer juga mengingatkan Ketua DPD II Golkar Tabanan, I Ketut Arya Budi Giri (ABG). Menurut Demer, proses Musda Golkar Tabanan yang meluncurkan ABG sebagai ketua, jauh dari ketentuan AD/ART Partai. Demikian juga Ketua DPD II Golkar Kabupaten/Kota lainnya, yang bertindak jauh dengan melarang kader-kader mengikuti acara resmi partai, Demer meminta mereka supaya tunduk terhadap garis partai. “Saya berusaha maksimal untuk tetap menjaga soliditas partai bersama- sama seluruh jajaran kader,” katanya. [nusabali]