KabarGolkar - Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez meminta Pemerintah Aceh untuk serius menjalankan program pengentasan kemiskinan. Pasalnya, jumlah penduduk miskin di Aceh sekarang lebih 800 ribu orang, atau lebih dari 15 persen dari jumlah penduduk. Permintaan itu disampaikan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2019, Senin, 16 April 2018 di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). “Itu yang 800 ribu itu penduduk miskin. Sementara ada lagi sekitar 300 ribu penduduk Aceh yang rawan menjadi miskin. Artinya Pemerintah Aceh harus menanggulanginya sekitar 1,1 juta penduduk Aceh untuk menekan angka kemiskinan,” jelas H Firmandez. Untuk itu, Ketua Departeman Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini berharap adanya komitmen politik dari Pemerintah Aceh untuk mencegah bertambahnya penduduk miskin di Aceh. “Komitmen dan dukungan politik sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan. Ini menjadi salah satu kunci mengentaskan kemiskinan di Aceh, selain tentunya adanya program-program pembangunan yang langsung menyentuh dengan pemberdayaan masyarakat kurang mampu,” lanjut H Firmandez. Selain itu kata H Firmandez, Musrembang RKPA 2019 harus mengakomodir dan memberi perhatian khusus pada sektor-sektor yang menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di Aceh. “Jadi penanggulangannya harus langsung di pusat masalahnya. Jangan hanya sekedar penyaluran beras sejahtera dan bantuan program keluarga harapan. Itu hanya sementara. Masyarakat harus diberi kail bukan dikasih ikan. Intinya pemberdayaan itu lebih penting dari pada sekedar menyalurkan bantuan,” pungkas H Firmandez.[Sumber]