[caption id="attachment_22698" align="aligncenter" width="640"] Ketua DPR Bambang Soesatyo (net)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Potensi pelanggaran pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 diprediksikan sukup tinggi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal tersebut menjadi perhatian Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bila tidak diawasi dapat memicu konflik menjelang pemungutan suara 17 April 2019. Ketua DPR mendorong beberapa langkah untuk mengantisipasi tingginya potensi pelanggaran tersebut. Berdasarkan rilis yang diterima oleh kabargolkar.com pada Senin (15/4/2019), Bamsoet mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi, Kota, dan Kabupaten untuk terus siaga dan melakukan patroli guna melakukan pengawasan politik uang, ujaran kebencian, dan SARA. Selain itu, Bamsoet juga mendorong KPU dan Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam mengawasi potensi adanya kampanye melalui media sosial. Langkah yang tidak boleh dilupakan juga menuntaskan penertiban alat peraga kampanye (APK) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bamsoet juga Mendukung langkah KPU dan Bawaslu untuk secara tegas menindak sesuai hukum positif yang berlaku, apabila ditemukannya pelanggaran pada masa tenang Pemilu 2019. Tidak hanya mengantisipasi potensi pelanggaran, Bamsoet juga mendorong KPU untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Rabu, 17 April 2019. Ketua DPR juga mengajak masyarakat ikut menyukseskan Pemilu 2019 agar dapat berlangsung dengan aman, damai dan lancar. "Mengimbau kepada semua pihak/peserta Pemilu agar menghormati masa tenang Pemilu dengan tidak melakukan kegiatan kampanye apapun demi kesuksesan Pemilu serentak 2019. Serta meminta masyarakat untuk menggunakan masa tenang dengan megoreksi dan memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai tempat mereka menggunakan hak pilihnya," pungkas Bamsoet. (kabargolkar)