[caption id="attachment_24040" align="aligncenter" width="650"] Wakil Ketua Umum Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Erwin Ricardo Silalahi (kanan) sedang berbincang dengan Nurul Arifin. (ist)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Depinas Organisasi sayap partai Golkar, Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Erwin Ricardo Silalahi menolak ide percepatan Musyawarah Nasional Partai Golkar yang muncul dari segelintir elite Golkar. Mengingat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mewarisi beban masalah partai yang amat berat pada era akhir 2017 sampai dengan era awal 2018. Menurutnya, kepemimpinan Airlangga Hartarto justru terbukti mampu mempertahankan eksistensi Partai Golkar di level atas perolehan kursi di parlemen. Dia melanjutkan, keberhasilan Airlangga tersebut justru mematahkan prediksi sejumlah lembaga survei sebelum Pileg berlangsung, bahwa Partai Golkar akan melorot ke posisi partai-partai menengah. "Di akhir 2017 Partai Golkar mengalami turbulensi politik pasca tersandungnya kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto akibat kasus hukum. Demikian pun pada awal 2018, Golkar kembali mengalami turbulensi internal akibat beberapa tokoh potensial Golkar tersandung kasus hukum PLTU Riau-1," kata Erwin di Jakarta, Selasa (28/5). Dia menambahkan, Airlangga tetap telaten menjaga soliditas kepemimpinan partai, sehingga perolehan suara Golkar di Pemilu 2019 terbukti meningkat, kendati mengalami pengurangan kursi, sebagai konsekuensi logis perhitungan suara dengan sistem Sainte Lague. "Isu percepatan Munas Partai Golkar ini terkesan hanya menjadi manuver politik untuk menaikkan posisi tawar elite yang berambisi menjadi ketua umum, agar bebas memainkan kartu truff penentuan kursi kabinet dari Partai Golkar untuk duduk di kabinet Jokowi periode kedua," paparnya. Erwin Ricardo yang dalam Pileg 2019 maju sebagai Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 dari Dapil DKI-1/Jakarta Timur ini mengatakan, ide percepatan Munas justru akan merugikan Partai Golkar sebab berpotensi memicu turbulensi internal yang parah. "Lebih baik semua kader Golkar bersikap tabayun, dan berkomitmen untuk menjaga soliditas partai sampai pada masa Jokowi-KH Makruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024. Inilah konsekuensi sekaligus manifestasi konsistensi Partai Golkar mengusung politik kebangsaan. Sikap tabayun ini juga lebih memberikan kemaslahatan bagi partai dan bagi negara," tuturnya. (merdeka)