[caption id="attachment_24521" align="aligncenter" width="660"] Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi (Liputan6.com/Abramena)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Menyikapi wacana percepatan musyawarah nasional (Munas) Golkar yang dilontarkan sejumlah pihak. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai bahwa hal tersebut tidak ada urgensinya. "Pada bulan juli, agustus, september dan oktober, partai golkar tidak ada tugas-tugas politik yang harus dikerjakan. Hari ini agenda-agenda partai pada hajatan demokrasi kita anggap sudah selesai. Apa urgensinya munas atau memilih ketua umum baru. Golkar Jabar menyesuaikan saja dengan keputusan munaslub sebelumnya," kata Kang Dedi, ditemui di kediaman di Desa Sawah Kulon, Purwakarta, Senin (24/6). Disela-sela kesibukannya jadi "baby sitter" Hyang Sukma Ayu. Mantan Bupati Purwakarta itu juga mengatakan, berdasarkan keputusan Munaslub Golkar sebelumnya, Munas Golkar selanjutnya akan dilakukan pada Desember 2019. "Sebenarnya tidak ada desakan, yang memiliki hak untuk mendesak itu adalah DPD-DPD provinsi dan kabupaten. Bukan orang perorang yang tidak merepresentasikan kelembagaan. Dari DPD-DPD saya belum melihat ada pernyataan formal terkait percepatan munas," tuturnya. Terkait hal itu, pihaknya juga tidak merasa risau terhadap pernyataan sejumlah elit yang biasanya memiliki agenda-agenda jangka pendek. Adapun, lanjut Kang Dedi, hari ini Partai Golkar tengah menunggu hasil Mahkamah Konstitusi (MK) yang pertama yang berkaitan dengan Pilpres, kedua soal Pileg dan yang ketiga soal penyusunan kabinet yang nantinya dilakukan oleh Presiden. "Kami berkeyakinan bahwa presiden sudah memiliki sudut pandang terhadap kader-kader golkar yang mungkin nantinya ditempatkan dalam kabinet," ucapnya.

Kepentingan Jelang Oktober

Melihat wacana yang berkembang, Kang Dedi melihat, kepentingan jangka pendek sejumlah elit yang didasarkan pada kepentingan menjelang Oktober. "Kita pahamlah, dibulan oktober mendatang ada apa. Jadi, mungkin sudah ada yang kebelet ingin ditunjuk jadi menteri," ucapnya. Menurutnya, yang harus dipikirkan bersama adalah bicara Golkar di 2024. Dan kepentingan di 2024 itu tidak bisa dibicarakan secara tergesa-gesa dibulan Oktober tahun ini. "Kita ingin prespektif pada lima tahun kedepan, golkar tidak hanya berkutat pada orang saja. Siapa ketua umum, siapa sekjen. Tapi bicara pada persoalan flatform golkar sebagai partai terbuka di lima tahun kedepan golkar mau ngapain," kata Kang Dedi. (rmol)