KABARGOLKAR - Target penyelesaian sejumlah proyek multiyears contract (MYC) akhir tahun tampaknya akan sulit untuk tercapai. Pasalnya, sejumlah proyek terpantau progresnya mengalami deviasi minus. Seperti yang terjadi pada pembangunan Jembatan Mahakam IV atau Jembatan Kembar. Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, progres pembangunan jembatan terjadi deviasi minus 27 persen pada sisi Samarinda Seberang. Ini menjadi catatan penting bagi kontraktor untuk segera mengejar ketertinggalan pembangunan, melihat tenggat waktu penyelesaian tinggal menghitung bulan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, ST, MT mengungkapkan, selama ini DPRD Kaltim telah melakukan beberapa kali sidak untuk Jembatan Mahakam IV. “Karena selama ini kita masih ragu. Apakah paket pekerjaan ini sesuai dengan harapan atau skedul yang telah disepakati,” sebutnya. Maka dari itu, sidak dimaksud untuk meminta kepastian dari pihak kontraktor. Dia menekankan kepada kontraktor untuk menyiapkan data terbaru pada sidak selanjutnya. “Kami minta, akhir April ini, kontraktor menyiapkan semua skedul terbaru. Skedul waktu, material, dan perubahan adendum yang belum terselesaikan. Ini untuk sinkronisasi data dan saling kroscek, kapan target-target itu terpenuhi sehingga kita bisa memantau terus,” terang Sapto. Politisi Golkar itu menekankan, Juni mendatang, kontraktor harus segera mengejar target progres deviasi plus. Pihak kontraktor pun menyanggupi. “Nah, kita akan tunggu dan memantau itu. Sebab, ke depannya, tidak sekadar melihat dari berita, tapi riil yang ada di lapangan. Apakah itu sesuai dengan yang disampaikan atau tidak,” tegas dia. Menurutnya, sidak yang dilakukan itu bukan hanya fokus pada proyek Jembatan Kembar, tapi juga akan dilakukan terhadap projek yang lainnya, seperti tol Balikpapan-Samarinda, Maloy, serta Bandara APT Pranoto. “Karena semua proyek pembangunan ini, tenggang waktunya yang sangat pendek,” ujar Sapto. Dia pun berharap, akhir 2018, semua proyek yang masuk MYC selesai. “Karena akan berhubungan dengan pembayaran-pembayaran selanjutnya dan tanggung jawab kita dalam hal penganggaran di pekerjaan ini. Kita akan melakukan audit teknis, melihat kenyataan di lapangan,” pungkas Sapto. [bambang]   sumber berita