kehidupan mereka. Salah satunya soal pemilihan pemimpin tertinggi Hong Kong, yang disebut sebagai Pemimpin Eksekutif. Carrie Lam, misalnya, terpilih pada 2017 oleh komisi berisikan 1.200 pejabat pro-Beijing. Sementara setengah anggota parlemen Hong Kong juga tidak dipilih lewat pemilihan umum yang demokratis. China juga melakukan pendekatan secara geografis dengan membangun jembatan laut penghubung antara Hong Kong dan Makau sepanjang 55 kilometer, menjadikannya jembatan terpanjang di dunia. Pembangunan jembatan yang diresmikan Oktober 2018 lalu ini merupakan bagian penting dari proyek Greater Bay Area yang mendorong Kawasan Pearl River Delta, yaitu sembilan kota di provinsi Guangdong sebagai pusat ekonomi dan teknologi. Dengan mengintegrasikan Hong Kong dan Makau yang sebelumnya terpisah lautan, lambat laun hal ini akan menjadi semacam ‘belenggu’ dan menguatkan dominasi China. Dalam bingkai yang lebih besar, Greater Bay Area juga tak lepas dari mega-proyek One Bealt One Road (OBOR), sebuah proyek ambisius China dalam pembangunan infrastruktur global yang fokus pada penghapusan hambatan dagang (trade barriers), guna mengurangi biaya perdagangan dan investasi. Tujuannya adalah memperkuat pengaruh politik dan akses ekonomi China di berbagai penjuru dunia, utamanya Eropa dan Asia. Demi merealisasikan mimpi tersebut, China secara gencar membangun kerjasama pembangunan infrastruktur di berbagai negara, baik berupa jalur kereta api antarnegara, tol darat, tol laut, pelabuhan bahkan juga jaringan pipa minyak antar negara. Pembangunan jembatan penghubung Gretater Bay Area dengan Hong Kong dan Makau, serta pengesahan RUU Ekstradisi diyakini menjadi salah satu jalan untuk memuluskan dominasi China ini. Respons Masyarakat Internasional Untuk lebih menarik perhatian, para demonstran Hong Kong dalam aksi protesnya meminta dukungan masyarakat internasional untuk menolak RUU Ekstradisi dengan memanfaatkan momentum KTT G20 di Osaka, Jepang. Ribuan massa mengadakan long march ke konsulat negara peserta G20, membacakan deklarasi, dan menyerahkan petisi dalam Bahasa Inggris, diikuti berbagai bahasa negara-negara G20 lain termasuk Jepang, Bahasa Indonesia, Spanyol, Prancis, Jerman, Korea, dan Italia. Aksi ini mendapat respons beragam. Beberapa negara, terutama pihak Barat, menerima petisi ini dengan baik, sebagaian lagi menolak untuk bertemu dengan para demonstran karena tidak ingin terseret dan lebih memilih menjaga hubungan baik dengan China. Sementara Indonesia memilih bersikap hati-hati, dan menjadi salah satu pihak konsulat yang menolak untuk menemui perwakilan demonstran. Meskipun demikian, Indonesia sebaiknya tetap memperhatikan secara saksama perkembangan situasi di Hong Kong. Menurut data Sekretariat Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hong Kong, saat ini terdapat sekitar 380.000 buruh migran yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga atau caregiver di Hong Kong. Dari jumlah tersebut, sekitar 165.000 atau 43% di antaranya berasal dari Indonesia. Untuk itulah, Indonesia sangat berkepentingan terhadap situasi politik dan ekonomi di Hong Kong, dan semaksimal mungkin harus dapat menjaga dan melindungi keselamatan serta kesejahteraan para buruh migrannya. Meski untuk sementara waktu aksi massa mulai mereda, para aktivis pro-demokrasi, salah satunya Joshua Wong, menanggapi pernyataan Carrie Lam dengan skeptis dan berjanji akan terus melakukan perlawanan sampai RUU Ekstradisi benar-benar dicabut. Sebagai negara besar dan pemimpin ASEAN, Indonesia sejatinya dapat menggunakan pengaruhnya untuk tetap aktif dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan dunia tanpa bermaksud mencampuri urusan domestik negara lain. Secara kolektif, ASEAN dapat menjadi sebuah kekuatan yang memiliki daya tawar tinggi secara politik dan ekonomi dalam menghadapi isu-isu global secara beradab, tak