Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
DPP Golkar Masih Kaji Usulan Wabup Bekasi
  Kabar Golkar   18 Juli 2019
[caption id="attachment_25564" align="aligncenter" width="700"] ilustrasi (net)[/caption] kabargolkar.com, BEKASI -�DPP Partai Golkar batal menyerahkan surat rekomendasi calon Wakil Bupati Bekasi kepada Bupati Bekasi. Pembatalan tersebut terjadi lantaran adanya kajian yang bakal dibuat oleh DPP terkait nama-nama yang diajukan. Hal ini dikemukakan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Muhtada Sobirin, Rabu (17/7). Pembatalan tersebut, kata dia, lantaran DPP Partai Golkar diyakini akan menempuh mekanisme yang berlaku sebelum merekomendasikan nama yang bakal mendampingi Eka Supria Atmaja sebagai Wakil Bupati Bekasi. "Pusat akan mengkaji nama-nama yang diusulkan, DPP ini lembaga yang taat aturan. Juga sesuai peraturan yang berlaku, nanti dilihat di situ ada juklak, ada PO, ada AD/ART, benar ga nama tersebut diusulkan. Artinya ketika dia kader Golkar, sudah memenuhi unsur kader Golkarnya ga," beber Muhtada. Ia menilai, DPP Golkar pun mengetahui tentang banyaknya kader internal yang berminat untuk menjadi wakil bupati. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan nama yang bakal direkomendasikan. "DPP tahu Kader internal banyak yang berminat. Tapi yang menjadi Wabup nanti menurut mekanisme yang berlaku harus memenuhi unsur PPLDT, di situ ada pendidikan, pengabdian, loyalitas dedikasi, tak tercela, di situ banyak penilaiannya," ungkapnya. "Nanti DPP akan melihat itu, kalau yang diusulkan Jawa Barat tidak memenuhi itu, sangat memungkinkan DPP akan merekomendasikan nama lain dari 18 nama yang mendaftar. Karena kewenangannya ada di rekomendasi pusat," tambahnya. Di sisi lain, ia menilai untuk mengusulkan nama yang menjadi wakil bupati tidak akan semudah yang dibayangkan. Pasalnya, rekomendasi nama yang akan dikeluarkan DPP Partai Golkar, juga harus sama dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Nasdem, Partai Hanura dan PAN sebagai partai pengusung. "Karena memang kalau rujukannya ada musyawarah partai pengusung, berarti harus mendapatkan rekomendasi DPP masing-masing, DPP Golkar juga ga bakal mengeluarkan surat rekomendasi sebelum partai pengusung juga punya rekomendasi dari DPP-nya," jelasnya. Pria yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini, juga membenarkan adanya penyerahan surat usulan yang diberikan DPD Partai Golkar Jawa Barat ke DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu. Namun usulan tersebut juga tak langsung dapat direspon oleh DPP. "Kemarin benar ada penyerahan surat dari Jabar ke DPP, yang menyerahkan surat itu pak Akhmad Marjuki dan didampingi MQ Iswara dari Jabar. Yang isinya ada nama Akhmad Marjuki dan Tuti Yasin yang bakal menjadi Wabup. Tapi kan DPP juga gak langsung mengiyakan apa yang dimau Jabar. DPP saya yakin juga bakal memanggil 18 calon yang mendaftar juga. Yang jelas DPP bukan tukang stempel," pungkasnya. (rmol)
Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.