[caption id="attachment_33494" align="aligncenter" width="910"] Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Foto: Ist.)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengemukakan akan mengkaji usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait mengubah sistem pilkada langsung menjadi pilkada asimetris. Golkar tidak terburu-buru mendukung usulan itu karena belum mempelajari dan menelitinya. "Biarkan saja itu menjadi wacana. Nanti dikaji dulu," kata Doli di Jakarta, Kamis (19/12). Menurut Ketua Komisi II ini, konsep asimetris biasanya dilakukan untuk otonomi daerah. Konsep itu bukan untuk pelaksanaan pilkada. Jika itu mau diterapkan harus dicari konsep yang sesuai untuk pilkada. "Jika konsep atau teori asimetris itu dipergunakan dalam konteks kepilkadaan, harus dicari dulu basisnya apa," tegas Doli. Doli menjelaskan setidaknya ada empat opsi terkait evaluasi pilkada langsung. Pertama, dikembalikan ke DPRD seperti zaman Orde Baru. Kedua, tetap Pilkada langsung tapi merevisi pasal-pasal yang membuat selama ini pilkada melahirkan ekses negatif. Ketiga, dengan melihat titik berat otonomi daerah. Jika titik beratnya di kabupaten/kota maka proses demokrasi yang dikaitkan dengan kedaulatan rakyat sudah di kabupaten/kota saja. Provinsi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat tidak perlu melakukan pilkada langsung. Keempat, dengan menggelar pilkada asimeteris. Namun asimetris itu ada banyak turunannya. Ada pendekatannya misalnya untuk wilayah perbatasan. Di wilayah perbatasan yang rawan kejahatan, tindakan separatis dan gangguan lainnya, bisa saja pilkadanya diubah. Apakah kembali melalui DPRD atau bagaimana. Pendekatan lainnya adalah meminimalisir politik uang. Ada yang mengatakan makin jauh dari kota tingkat pendidikan masyarakat rendah, tingkat kesejahteraannya juga rendah maka pilihannya menjadi tidak rasional. Karena itu, pilkada langsung tidak perlu dilakukan. Namun di kota-kota, tingkat rasional pendidikannya sudah tinggi. Kesejahteraan masyarakat juga sudah membaik. Maka perlu dipertahankan pilkada langsung."Ini semua harus dikaji. Harus ada basis penelitiannya," ujar Doli. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan evaluasi Pilkada langsung dengan sistem asimetris. Pilkada asimetris dilihat dari indeks demokrasi di daerah yang hendak melakukan pemilu. Sistem secara langsung digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Sementara, pemilihan tak langsung, bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah. (beritasatu)