[caption id="attachment_25977" align="aligncenter" width="692"] Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi diskusi bertema Rekonsiliasi dan Alokasi Kabinet di kantor DPP KNPI, Jakarta, Kamis (25/7). (Photo/Indopos)[/caption] Kabargolkar.com -  Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan rekonsiliasi yang terjadi antara dua kubu di Pemilihan Presiden 2019 bukan berarti tak ada oposisi. Hal ini terkait dengan pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Jangan diartikan setiap rekonsiliasi atau pertemuan akan menghapus oposisi," kata Dedi dalam diskusi bertema Rekonsiliasi dan Alokasi Kabinet di kantor DPP KNPI, Jakarta, Kamis (25/7). Dedi lebih lanjut menjelaskan oposisi juga bukan berarti selalu menjadi musuh. Namun keberadaan oposisi justru diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan begitu oposisi akan menjadi pengawas yang bisa membantu memperbaiki kinerja pemerintah menjadi lebih efektif. "Tradisi silaturahmi yang dibuat jangan dihilangkan, stigma hilangnya oposisi karena kekuatan terlalu mayoritas itu akan membuat implikasi negatif dalam bekerja," kata Dedi. Dedi menceritakan pengalamannya saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Menurutnya saat itu pihaknya hanya sibuk membentuk rekonsiliasi. Akibatnya, banyak pekerjaan yang dilakukan secara tidak efektif. "Terlalu banyak kerumunan kelompok masyarakat di sekitar saya, itu membuat kinerja menjadi tidak efektif karena waktu dihabiskan untuk mengobrol dan diskusi," tutur dia. (Kontributor)