[caption id="attachment_26044" align="aligncenter" width="670"]
Presiden Jokowi dan Jajaran pengurus DPP Golkar, (Photo/Kabargolkar.com)[/caption] Oleh : Khalid Zabidi Kabargolkar.com -  Menjelang Oktober 2019 situasi politik internal Golkar semakin dinamis, bagaimana tidak selain sengit soal persaingan perebutan Ketua Umum juga dinamika mengenai pendayaagunaan kader Golkar baik di lembaga legislatif DPR RI, MPR RI dan lembaga eksekutif di kabinet pemerintahan. Perjuangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto makin hari semakin menantang, ada 3 isu utama, pertama, mesti memoderasi situasi panas internal partai terkait isu evaluasi pileg dan pilpres, dan konsolidasi organisasi daerah, kedua, pengajuan nama-nama kader terbaiknya di DPR, MPR dan Kabinet juga, ketiga, harus berjuang memenangkan persaingan menjadi Ketua Umum pada munas mendatang. Arus kritik dan tuduhan dari berbagai arah terus diluncurkan kepada DPP dalam hal ini adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, baik terkait turunnya perolehan kursi partai, langkah pengurus melakukan langkah organisasi dengan menggeser dan mem"plt"kan pengurus di daerah, pelaksanaan pileg khususnya dugaan dan tuduhan tidak optimalnya penggunaan dana saksi partai saat pileg dan tuduhan Ketua Airlangga Hartarto kurang melakukan komunikasi dengan kader daerah saat memimpin. Kritik-kritik itu dilancarkan secara terbuka dan terus menerus baik di wahana komunikasi internal kader maupun media umum lainnya sehingga menjadi perhatian dan pembicaraan baik kader Golkar di seluruh daerah dan khalayak umum lainnya. Penjelasan, bantahan dan pembelaan terhadap kritik dan tuduhan tidak kalah serunya, satu per satu elit pengurus DPP dan DPD meluruskan dan mendudukan permasalahan, kepemimpinan Airlangga Hartarto dianggap berhasil melalui rintangan baik konsolidasi internal pasca "badai" , perjuangan memenangkan partai dalam pileg dan pilpres dengan sekuat tenaga memanfaatkan sumber daya partai dan kader dan mensiasati strategi dan kerja politik yang tepat dengan waktu memimpin yang singkat. Karang Pertama Airlangga muncul sebagai pemimpin Partai Golkar dalam situasi partai yang sedang mengalami "kerusakan" yang sangat parah, bagaimana tidak setelah melalui tahun-tahun dualisme kepengurusan, dan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi partai, terakhir adalah kasus-kasus hukum yang menimpa tokoh sentral Partai, ditangkapnya Ketua Umum Setya Novanto, Sekjen Idrus Marham dan beberapa kader terkena kasus pidana korupsi. Tak pelak Partai Golkar terkapar baik dalam popularitas dan elektabilitasnya, beragam survey menggambarkan parahnya angka popularitas dan elektabilitas Golkar saat itu. Dalam waktu singkat, Airlangga Hartarto terus melakukan double track solution melakukan konsolidasi organisasi secepat mungkin dan melakukan pemenangan dalam waktu yang bersamaan dan relatif waktu yang sangat singkat