07 Maret 2021
Mensos AGK Tegaskan Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kualitas Data Penerima Bantuan
  Administrator
  01 Agustus 2019
  • Share :
[caption id="attachment_26327" align="aligncenter" width="700"] Penerima bansos (foto,ist)[/caption] kabargolkar.com,JAKARTA - Agar program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) lebih tepat sasaran. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen meningkatkan kualitas data yang ada. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita sebagaimana disampaikan Staf Khusus Mensos Febri Hendri dalam konferensi pers di Media Center Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Febri menyatakan, pemerintah ingin mereka yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan, benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah. Febri mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mendapat mandat. Untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dapat digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah. "Ini artinya seluruh pemberian bantuan untuk penanganan fakir miskin, harus mengacu pada DTKS yang ditetapkan Menteri Sosial, agar tepat sasaran, termasuk bantuan PBI JK," tuturnya. Dia menjelaskan Pemutakhiran Data secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemda. Kemudian dilakukan pemadanan dengan master file BPJS serta data kependudukan dengan Kemendagri. Pemutakhiran ini dilakukan setiap hari dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mensos sebanyak 3 kali dalam setahun. "Verifikasi dan validasi dilakukan di antaranya dengan penghapusan peserta PBI yang sudah mampu, meninggal dunia, atau memiliki NIK ganda," jelasnya. Lebih lanjut, Stafsus Mensos mengatakan, berdasarkan verifikasi dan validasi yang dilakukan Pusdatin Kemensos, terdapat inclussion error dan exclussion error. Inclussion error berarti ada individu yg tidak berhak menjadi peserta PBI, tapi masuk sebagai peserta PBI. Exclussion error berarti individu berhak masuk sebagai peserta PBI justru tidak terdaftar sebagai peserta PBI. "Sampai dengan bulan Juli 2019, Kemensos telah melakukan pemutakhiran data peserta PBI dan menemukan ada 5,2 juta peserta PBI yang termasuk dalam inclussion error (peserta PBI yang tidak layak masuk PBI)," ungkapnya. Terkait dengan peserta dengan kategori inclussion error ini, Mensos telah menetapkan Keputusan Mensos Nonor 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan Peserta PBI dan Penggantian Dengan Peserta Baru. Setelah menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI, terang Febri, Kemensos mengganti dengan peserta PBI baru yang diambil dari individu atau anggota rumah tangga dari desil 1 dan 2 DTKS, dengan jumlah yang sama dengan peserta yang di nonaktifkan. Individu atau anggota rumah tangga yang berada pada desil 1 dan 2 adalah individu atau anggota rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah didalam DT Kesejahteraan Sosial. "Melalui langkah ini diharapkan tidak ada keuangan negara yang bocor untuk warga yang tidak berhak masuk sebagai peserta PBI," terangnya. (suarakarya)
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.