[caption id="attachment_27006" align="aligncenter" width="700"] Bamsoet menemui Presiden Jokowi untuk meminta kesediaan Sang Presiden menjadi saksi untuk pernikahan anaknya, Selasa (13/8/2019). (kabargolkar.com)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Selasa (13/8/2019). Bamsoet membantah kunjungan itu dalan rangka sowan dalam rangka pencalonan dirinya sebagai calon ketua umum Golkar. Dalam keterangan pers usai bertemu Presiden Di Istana Negara. Bamsoet menegaskan, hanya meminta kesediaan Jokowi menjadi saksi nikah putera ketiganya dan tidak ada membicarakan masalah Munas Partai Golkar. Ketika ditanya perihal dukungan Jokowi, Bamsoet mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan kepada mekanisme internal partai Golkar. Bamsoet mengatakan Jokowi tak akan memberi dukungan ke salah satu pihak. Sebagai negarawan, kata Bamsoet, Jokowi tidak ingin masuk ke urusan partai. "Soal Golkar, beliau adalah kepala negara/kepala pemerintahan dan negarawan. Beliau menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme internal partai. Tidak ada dukung mendukung, dan tidak ada restu-restuan. Di mata beliau saya dan Airlangga adalah sama," jelas Bamsoet. Sebagaimana diketahui, Bamsoet telah mendeklarasikan pencalonannya sebagai caketum Golkar periode 2019-2024. Dirinya akan bersaing dengan calon ketua umum petahana, Airlangga Hartarto untuk posisi puncak di partai berlambang beringin ini.

Konsolidasi Internal Sebelum Pelantikan

Bamsoet juga mengatakan bahwa parpol koalisi sebaiknya melakukan konsolidasi internal sebelum pelantikan. Dengan demikian, pembicaraan politik dapat berlangsung lebih efisien. "Mengenai waktu Munas, pandangan saya sebaiknya memang partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi (Munas, Muktamar atau Kongres) itu sebelum Oktober agar Presiden atau pun partai-partai politik tidak ‘deal’ dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota) mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan," jelas Bamsoet. Menurut Bamsoet, konsolidasi internal partai juga akan berguna dalam hal penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020. Dirinya juga memberi contoh dua parpol koalisi yang sudah melakukan konsolidasi internal. "Apa yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. PDIP ber-kongres pada pekan lalu dan sudah menyusun strategi dan konsolidasi. Begitu pun PKB yang akan bermuktamar pada pekan depan. Dua partai pendukung pemerintah ini, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban presiden untuk tidak lagi dipusingkan diawal pemerintahan jilid duanya nanti," jelasnya. Politisi partai Golkar ini mengatakan bahwa dengan pergantian kepemimpinan partai politik pendukungnya yang juga berarti berganti kebijakan partai politik tersebut. Jika ketua umum yang lama berhasil ditumbangkan oleh kepemimpinan baru yang lebih memberi harapan dan menjanjikan pembaharuan dalam menghadapi dan menjawab tantangan 2024 mendatang. (Bamsoet)