[caption id="attachment_27105" align="aligncenter" width="700"] Maman Abdurrahman (Foto: Nurin/detikcom) [/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal menempatkan menteri berusia muda di kabinet periode kedua. Menurut Maman, sosok muda di kabinet penting untuk menjawab tantangan global di masa mendatang. "Sudah saatnya yang muda-muda ini diberikan kepercayaan. Karena di tengah situasi tantangan global yang sangat dinamis dan terjadi percepatan yang sangat luar biasa ini dibutuhkan karakteristik anak muda yang masih berani take a risk dan cenderung memiliki sebuah keberanian untuk melakukan inovasi-inovasi baru," kata Maman kepada wartawan, Kamis (15/8/2019). Ia pun yakin Jokowi akan menunjuk sosok terbaik untuk duduk di kursi menteri. Sebab, menurut Maman, kemampuan untuk mengeksekusi visi misi presiden tentu memerlukan kapasitas dan kapabilitas mumpuni. "Saya sebagai bagian dari generasi milenial sangat mengapresiasi dan mendukung penuh. Namun tentunya tetap jangan hanya muda saja, tapi juga punya kemampuan bisa bekerja secara baik," ucapnya. Selain itu, Maman juga tak menyoal komposisi kabinet yang bakal lebih banyak diisi kalangan profesional. Dia menyebut hal tersebut merupakan kewenangan Jokowi. "Saya meyakini Pak Jokowi sudah punya pengalaman dan rasionalisasi dalam penentuan komposisi kabinet. Bagi kami yang terpenting orang yang bisa bekerja dengan cepat serta memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman yang terus bergerak cepat," tutur Maman. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Rabu (14/8) Jokowi mengungkapkan desain kabinet di periode keduanya. Dari usia, latar belakang, hingga kementerian baru. Beberapa point tersebut yaitu, terkait dengan usia menteri yang akan diisi kalangan generasi muda. Menteri muda ini berusia di bawah 30 tahun. "Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun," ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi juga menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol sebanyak 45 persen. Selanjutnya terkait Jaksa Agung yang akan diisi dari kalangan nonparpol hingga mengubah nomenklatur kementerian atau kementerian baru. "Jaksa Agung pasti bukan dari parpol," kata Jokowi. (detik)