[caption id="attachment_27133" align="aligncenter" width="660"] Bambang Soesatyo (Batik Kuning) dan Airlangga Hartarto (Baju Hitam) saat menghadiri acara Achmad Bakrie Award di Jakarta. Rabu (14/8/2019)[/caption] Kabargolkar.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan mengisi kabinet dengan komposisi 55 persen profesional dan 45 persen dari partai politik. Menanggapi hal itu, Wakorbid DPP Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai komposisi itu sudah sesuai dengan kebutuhan periode kedua Jokowi. Padahal, mayoritas parpol pengusung Jokowi kebanyakan meminta jatah untuk menempatkan perwakilan kader menjadi menteri. Salah satunya adalah Partai Golkar. Berikut dua sikap dan pendapat dari dua kandidat ketua umum Golkar, yaitu Bambang Soesatyo dan Airlangga Pribadi menjawab bebebera pendapat awak media ketika diminta sikap dan pendapatnya mengenai porsi Kabinet Jokowi jilid II. Wakorbid DPP Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga ketua umum DPR RI tersebut,� menilai komposisi itu sudah sesuai dengan kebutuhan periode kedua Jokowi.�"Presiden sudah tahu kebutuhan pemerintahannya lima tahun ke depan, maka ia memberikan komposisi pemerintahannya lebih banyak profesionalnya. Menurut saya itu pilihan tepat," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8). Bamsoet mengaku sudah mendapatkan sedikit informasi terkait siapa saja menteri yang akan dipertahankan di periode berikutnya. Selain itu, ia menyebut, pengumuman menteri akan dikeluarkan sebelum pelantikan 20 Oktober nanti. "Saya juga dengar, ada menteri-menteri baru yang akan diumumkan lebih awal dan ada menteri lainnya diumumkan pada pelantikan kabinet," ungkapnya. Senada dengan Bamsoet, Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto�menilai keputusan Jokowi terkait presentase menteri di kabinet mendatang tidak jauh berbeda dengan komposisi kabinet saat ini. "Ya tidak akan jauh masih sama saya kira, kurang lebih itu kan mengacu mirip dengan periode sekarang," Menurut Airalngga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2019). Kendati demikian, baik Bambang Soesatyo dan Airlangga secara sikap sama, yaitu menghormati bahwa�penyusunan kabinet adalah hak prerogratif presiden. (Angga Hariyanto)