kabargolkar.com, JAKARTA - Dewan Pembina Partai Golkar menggelar rapat untuk menyikapi perkembangan internal partai, maupun isu-isu nasional yang berkembang saat ini. Rapat yang digelar di Jakarta pada Kamis (29/8/2019), ini menghasilkan 5 butir kesimpulan, sebagaimana diperoleh kabargolkar.com. Berikut kelima poin kesimpulan dari rapat tersebut.   1. Dinamika yang terjadi dalam partai merupakan pertanda bahwa kompetisi menjelang Munas berjalan secara terbuka dan demokratis, namun Dewan Pembina Partai Golkar berharap agar suasana internal partai tetap kondusif , terjaga soliditas partai, tidak anarkis dan tetap mengindahkan aturan partai. 2. Posisi Wanbin Partai Golkar dalam menghadapi dinamika internal partai masih tetap berpegang pada surat Wanbin Partai Golkar kepada DPP Partai Golkar tanggal 25 Juni 2019 tentang Arahan, Petunjuk, Pertimbangan, Saran dan Nasehat Dewan Pembina Partai Golkar kepada DPP Partai Golkar. Dan berdasarkan posisi itu Wanbin Partai Golkar mempercayakan sepenuhnya kepada Ketua Wanbin untuk melakukan komunikasi, langkah dan pendekatan yang diperlukan kepada berbagai komponen partai termasuk pihak yg berkompetisi agar suasana kondusif menjelang Munas tetap terjaga, agar agenda politik Partai Golkar dapat terlaksana lancar dan sukses serta agar Partai Golkar dapat berperan signifikan dalam mensukseskan tugas negara dan pemerintahan. 3. Dewan Pembina mengingatkan, bahwa tugas utama partai politik, apalagi bagi Partai Golkar yang menempati jumlah kursi terbesar kedua di DPR-RI, adalah memikirkan dan memperhatikan masalah-masalah bangsa seperti ‘persatuan dan kesatuan’ , ‘memajukan kesejahteraan umum’, ‘mencerdaskan bangsa’. Dengan demikian Partai Golkar tidak boleh hanya memikirkan masalah-masalah internal yang dihadapi, tetapi justru berada didepan membicarakan issue dan masalah2 strategis nasional. Partai Golkar harus lebih ‘concern’ pada situasi negara daripada sibuk membicarakan masalah internal partai 4. Beberapa Issue dan masalah strategis nasional dimaksud antara lain yang mendesak adalah tentang: a) adanya pemikiran amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyangkut kedudukan MPR, memasukkan kembali GBHN dan masa jabatan presiden, b) gejolak di Papua yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, c) masalah perekonomian nasional yang memerlukan kewaspadaan ditengah dinamika ekonomi global, d) polemik dan masalah pemindahan ibukota negara 5. Khusus gejolak yang sedang terjadi di Papua, terutama dengan aksi yang cenderung anarkis, perusakan fasilitas umum dan negara, ancaman dan tindak kekerasan yang menimbulkan korban perajurit TNI/POLRI, Dewan Pembina Partai Golkar mendesak pemerintah agar Negara hadir secara signifikan di tengah2 gejolak itu untuk menimbulkan rasa aman dan melindungi masyarakat keseluruhan , menghindari lebih banyak korban dan tentu saja mencegah upaya yang bermaksud mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. (kabargolkar)