[caption id="attachment_29251" align="aligncenter" width="1143"] Ilustrasi: Suasana Sidang paripurna ke-2 MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Kursi Ketua MPR periode 2019-2024 masih diperebutkan. Setidaknya ada dua partai yang memperebutkan kursi itu, di antaranya Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah ingin pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat. Karena itu, dia meminta Golkar dan PDIP diskusi. "Iya kami silakan mereka berembuk berdua, silakan musyawarah. Setelah itu baru kita akan lakukan penetapan ketua dan wakil. Prinsipnya karena jumlah pimpinan sudah 10, kita harapkan bisa bermusyawarah," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2019). Terkait pertemuan antar pimpinan fraksi di MPR siang tadi, Basarah juga menilai itu hal yang lumrah. Dalam pertemuan itu juga disekapati pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah mufakat. "Dari hasil itu disepakati pemilihan pimpinan MPR harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Terhadap calon-calon yang ingin maju sebagai ketua MPR silakan saling bermusyawarah. Setelah itu baru dilakukan paripurna untuk menetapkan ketua dan wakil ketua MPR," kata Basarah.

Musyawarah Mufakat

Hampir semua fraksi hadir dalam pertemuan siang tadi. Hanya PKS yang tidak hadir karena sedang melakukan rapat internal. "Muzani tadi diwakili pimpinan Fraksi Gerindra. Semua fraksi hadir kecuali PKS karena ada rapat pimpinan, tapi semua sudah komunikasi," ucapnya. "Dari hasil itu disepakati pemilihan pimpinan MPR harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Terhadap calon-calon yang ingin maju sebagai ketua MPR silakan saling bermusyawarah. Setelah itu baru dilakukan paripurna untuk menetapkan ketua dan wakil ketua MPR," ungkapnya. (liputan6)