kabargolkar.com, LIMBOTO - Persaingan sengit bakal terjadi di tubuh Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar untuk berebut rekomendasi dari DPP untuk maju di Pilkada 2020 di Kabupaten Gorontalo. Registrasi penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dibuka sejak 29 Oktober 2019 ternyata menarik minat Ketua DPD II Partai Golkar Kabgor, Hendra Hemeto, untuk memutuskan resmi mendaftar sebagai calon. Hingga akhirnya pun menyusul kader Golkar lain, seperti Warsito Sumawiyono. Ditemui usai mengembalikan formulir dan dokumen pendaftaran calon, Selasa (26/11/2019), kepada Kronologi.id, Warsito mengatakan selaku kader Golkar yang mendapat restu sejumlah kader lain tentu sangat bersedia untuk mengikuti seleksi yang dilakukan oleh tim penjaringan. “Saya pun ingin menggunakan hak selaku kader Golkar, kader-kader lain mendukung itu. Ini satu dari sekian alasan saya,” kata Warsito. Menurut Warsito, arah dukungan sejumlah Golkar jelas mengarah terdahap dirinya serta ditambah konstituen Dapil Boliyohuto cs. “Arah dukungan sudah jelas ada, walaupun nanti legimetisi dukungan harus diformalkan. Basis utama saya Boliyohuto cs, setidaknya terdapat 172 ribu suara disana. Jadi tinggal butuh sosisalisasi tambahan,” ungkap Anggota Legislatif Provinsi Gorontalo ini. Warsito menyakini punya potensi besar untuk menang, bila dirinya mengantongi rekomendasi DPP sebagai calon Bupati 2020 dari partai Golkar. “Saya punya keyakinan kuat menang karena pertama Golkar tempat bernaung, kedua saya punya indikator yang bisa diukur karena telah melewati fase politik empat kali dan menang sebagai anggota legislatif,” terang Warsito. Hingga saat ini jumlah calon terdaftar dalam catatan tim penjaringan partai Golkar berjumlah 7 orang. “Dua diantaranya kader Golkar, satu partai Gerindra, dan sisanya calon diluar partai,” ujar Ketua Tim Penjaringan Partai Golkar, Rolly Hippy. Setelah tahapan penjaringan tutup berkas selanjutnya diserahkan pengurus DPD I ke DPP. Kemudian survey akan dilakukan di bulan januari 2020 untuk melihat calon yang berpotensi direkomendasikan oleh DPP. “Untuk siapa yang direkomendasikan nanti itu domain DPP,” tandasnya. (kronologi)