[caption id="attachment_29486" align="aligncenter" width="650"] Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat evaluasi terhadap OPD yang menjadi mitra kerja, Senin (7/10) di ruang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.[/caption] kabargolkar.com, GORONTALO - Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat evaluasi terhadap 17 OPD yang menjadi mitra kerjanya. Evaluasi dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili. Mantan Wabup Gorontalo Utara ini mengatakan, rapat evaluasi bagi mitra kerjanya, untuk memperoleh informasi tentang penggunaan anggaran fisik maupun keuangan, hingga bulan September di tahun 2019. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili. “Ini juga membantu dan memudahkan kami dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Provinsi Gorontalo,” ungkapnya. Thomas juga menambahkan, semua OPD memberikan laporan secara kooperatif tentang program yang telah dilaksanakan, serta apa yang akan dilakukan di tahun 2020 nanti. “Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, yang sudah mengingatkan seluruh OPD untuk selalu bersinergi dengan legislatif,” kata politisi Partai Golkar ini Senin (7/10/2019). Sementara itu, selain membahas realisasi anggaran keuangan dan fisik tahun 2019, anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Dedy Hamzah, menyoroti soal izin galian C yang ada dibantaran sungai, khususnya perizinan yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Dedy meminta, jangan ada perbedaan dalam memberikan izin pada pengelolaan galian C tersebut. “Jika ada masyarakat yang ingin mengolahnya, harus diberikan izin pula, jangan ada monopoli,” kata dia. OPD terkait kata dia lagi, agar melakukan evaluasi rekomendasi izin yang diberikan, terutama masa berlaku izin tersebut, untuk menghindari monopoli. [hulondalo]