[caption id="attachment_29578" align="aligncenter" width="724"] Ace Hasan Syadzily. (Foto: Tsarina/detikcom) [/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Golkar mendukung langkah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju di Pemilihan wali kota (Pilwakot) Solo. Menurut Partai Golkar, maju sebagai calon wali kota merupakan hak Gibran sebagai warga negara Indonesia. "Partai Golkar sendiri akan mendukungnya dengan memperhatikan hasil survei dan mengikuti mekanisme internal Partai Golkar dalam pencalonan kepala daerah," kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (10/10/2019). Ace pun menilai tak seharusnya pencalonan Gibran dipersoalkan. Mengingat langkah Gibran untuk maju tak bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, kata Ace, dinasti politik juga tak melanggar hukum. "Mas Gibran itu punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Selagi tidak ada UU yang melarangnya, Mas Gibran punya hak untuk maju menjadi Kepala Daerah. Mas Gibran kan mungkin punya keinginan dan cita2 politik untuk menjadi Walikota. Apa keinginan itu tidak boleh?" kata Ace. Lebih lanjut, menurut Ace, dinasti politik tak melulu buruk. Dia mengatakan, selama ini banyak juga dinasti politik yang bersih dan berhasil. "Soal penilaian dinasti politik, tak perlu dipersoalkan selagi tidak tidak menggunakan cara-cara yang dilarang secara hukum. Selagi rakyat menghendaki dan dilakukan dengan cara yang demokratis, ya tidak apa-apa. Banyak dinasti politik yang juga dinilai berhasil. Yang penting jangan melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan dan tidak korupsi," tuturnya. Langkah putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, menatap Pilwalkot Solo jadi isu panas saat ini. Founder lembaga survei Indo Barometer M Qodari sebelumnya menilai pencalonan Gibran ini memang bakal riuh terbaca sebagai dinasti politik sang Presiden. "Mau nggak mau orang akan membaca seperti itu karena dinasti politik terdefinisi di mana keluarga menjadi penerus atau menjadi suksesor untuk jabatan publik, terutama kepala daerah dan kepala pemerintahan," kata Qodari kepada wartawan, Rabu (9/10). (detik)