[caption id="attachment_29719" align="aligncenter" width="645"] Maman Abdurrahman (net) [/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Partai Golkar meminta Presiden Jokowi memprioritaskan kader dari partai koalisi dalam membentuk kabinet. Pernyataan itu disampaikan menyusul kabar akan bergabungnya Partai Gerindra dan Partai Demokrat dengan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Terkait posisi menteri itu menjadi hak prerogatif presiden, namun tentunya kita berharap bahwa prioritas utama adalah pada partai pendukung di awal," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Maman Abdurrahman saat dihubungi, Ahad (13/10). Sebab, partai koalisi merupakan pihak yang telah mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sejak kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Berbeda dengan Partai Gerindra dan Demokrat yang awalnya merupakan lawan politik. Namun, Maman mengaku tak khawatir dengan pertemuan antara Jokowi, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, pertemuan itu merupakan wujud untuk mempererat tali silaturahmi antara tokoh-tokoh bangsa. "Tentunya kita mengapresiasi silahturahmi dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi apalagi Pak SBY kan mantan Presiden RI dua periode," ujar Maman. Diketahui, Presiden Joko Widodo melangsungkan pertemuan dengan Ketum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kamis (10/10). Serta, pada Jumat (11/10), Jokowi melangsungkan pertemuan dengan Prabowo. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga sudah membuka peluang terhadap partai politik di luar koalisi Jokowi yang ingin bergabung. Mengingat, semangat PDIP adalah semangat gotong royong. "PDIP semangatnya adalah semangat gotong royong. Negara yang besar ini harus dikelola secara bersama sehingga sikap kita membuka diri terhadap kerja sama itu," ujar Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah. Ia mengatakan, di parlemen sendiri, sebenarnya kerja sama antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dengan parpol di luarnya sudah terjadi. Termasuk dalam penyusunan pimpinan DPR dan MPR. "Tapi sekali lagi keputusan politiknya ada di tangan Pak Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. Kita tunggu keputusan Jokowi," ujar Basarah. (republika)