[caption id="attachment_30241" align="aligncenter" width="700"] Presiden Jokowi dan kabinet Indonesia Maju. (Foto: CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Posisi Menteri Perindustrian (Menperin) kembali dipercayakan kepada Partai Golkar setelah Jokowi menunjuk Agus Gumiwang untuk menperin periode 2019-2024. Agus Gumiwang sempat menjadi salah satu ketua DPP Golkar periode 2004-2009. Sebelum Agus Gumiwang, kursi Menperin dipercayakan kepada sang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sejak tahun 2016 menggantikan Saleh Husin dari Partai Hanura yang kena reshuffle. Pada era Presiden SBY, kursi menperin juga dikuasai oleh Golkar, nama-nama seperti Fahmi Idris (2004-2009) dan MS Hidayat (2009-2014) juga sama-sama dari Golkar. Setidaknya lebih dari 10 tahun terakhir, kursi menperin lebih banyak diisi oleh politisi, khususnya Golkar. Dalam keterangan pers seusai menghadap Presiden Jokowi, Selasa (22/10/2019), Agus mengaku diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk membangun sumber daya manusia dan melakukan transformasi manufaktur. "Beliau (Jokowi) memberikan tugas kepada saya berkaitan dengan pertama kita perlu membangun sumber daya manusia yang unggul di segala bidang dan beliau menugaskan kepada saya berkaitan dengan pentingnya kita melakukan transformasi manufaktur, mengingatkan pentingnya kita bisa menciptakan kondisi dimana industri kecil bisa jadi supply chain di industri," kata Agus di Istana. Terpilihnya Agus Gumiwang diharapkan dapat membantu Joko Widodo dalam mengeksekusi roadmap perindustrian. Airlangga Hartarto sebelumnya telah merancang roadmap making Indonesia 4.0 untuk memasuki era 4.0. Ada 5 industri prioritas di antaranya makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Ekonom INDEF Aviliani menilai tugas terberat di kabinet kali ini justru ada di Kementerian Perindustrian karena mempunyai tugas untuk menggenjot manufaktur sehingga daya saing yang semula komoditas dapat mengarah pada manufaktur. "Apakah politisi atau tidak, kita perlu melihat kinerja ke depannya," kata Aviliani. Ia mengatakan setidaknya memang diperlukan wakil menteri dari birokrat atau sosok yang sudah berpengalaman di Kementerian Perindustrian untuk bisa mempercepat pembangunan industri. Presiden Jokowi dalam periode keduanya mau tidak mau memang menempatkan kalangan partai di kabinet untuk mengakomodir partai pendukung. "Daripada menimbulkan bentrok di awal, akan susah bagi Pak Jokowi berhadapan dengan partai. Tetapi kalau partai sudah diberikan kesempatan tapi tidak perform, ya harus diganti," katanya. (cnbc)