[caption id="attachment_30489" align="aligncenter" width="910"] Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) peringatan Sumpah Pemuda harus menjadi tonggak baru para pemuda dalam kerangka membumikan nilai-nilai Pancasila. Peringatan hari ini, mengingatkan Indonesia kembali akan sejarah kesadaran anak-anak bangsa 91 tahun silam, yakni Sumpah Pemuda. Kesadaran pemuda-pemudi bangsa pada 1928 melahirkan satu kesatuan pemikiran besar, jauh melampaui jamannya, hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada 1945. "Karena itulah kita bersyukur, semangat Sumpah Pemuda masih menjiwai semangat pemuda untuk membangun masa depan bangsa selaras dengan ikrar pemuda Pancasila," ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (28/10/2019). Saat ini, kata Bambang, bangsa ini hidup di era globalisasi yang ditandai kecepatan dan kemudahan arus informasi. Lompatan kemajuan teknologi telah menembus batas-batas kedaulatan negara. "Apa yang terjadi di belahan dunia di mana pun dengan seketika dapat kita ketahui," tutur Bambang Soesatyo. Menurutnya, terbukanya arus informasi dan komunikasi memberikan banyak peluang bagi kemajuan bangsa. Tetapi pada saat yang bersamaan, akan membawa ancaman. Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstrimisme telah ditransformasikan secara terstruktur, sistematis dan masif, seolah harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. "Saya selaku ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat mengajak pemuda untuk berada di garda terdepan dalam membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu selalu menghadirkan nilai-nilai dan keutamaan Pancasila dalam praksis keseharian," kata Bambang Soesatyo. Diakui Bambang, untuk membumikan ideologi negara, Pancasila ada sejumlah tantangan. Pertama, pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum. Kedua, eksklusivisme sosial terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Ketiga, masih lebarnya kesenjangan sosial, karena sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antarpelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah. Keempat, lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya serta lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Kelima, adalah keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Hal ini diperparah dengan semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik yang baik. (beritasatu)