[caption id="attachment_30529" align="aligncenter" width="751"] Komjen Idham Azis. (Foto: detik/Agung Pambudhy)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Komisi III DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Komjen Idham Azis sebagai Kapolri. Komjen Idham Azis dinilai sebagai figur yang tepat sebagai Kapolri. "Beliau memiliki kemampuan dan kapabilitas sebagai Kapolri," tegas Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir, Selasa (29/10/2019). Komjen Idham Azis ditunjuk sebagai Kapolri baru, menggantikan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang sudah mengemban amanah sebagai Menteri Dalam Negeri. Surat Presiden (surpres) Joko Widodo tentang penetapan penunjukan Kapolri secara resmi sudah dibacakan pada rapat paripurna DPR Selasa (29/10). Walaupun sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, pengesahan Idham Azis sebagai Kapolri harus menunggu hasil dari fit and proper test yang dipimpin oleh ketua Komisi III Herman Herry. Fit and proper test ini mengacu pada UU no 2 tahun 2002. Anggota Fraksi Golkar ini juga mengatakan dari segi angkatan, kapabilitas, dan kemampuan bekerja, kinerja Idham Azis selama ini dinilai tidak mengecewakan.

Harapan Pelaku Ekonomi

Sementara itu pendapat sama mengemuka dari para pelaku ekonomi. Idham Azis disebut mampu memberikan harapan besar untuk terjaganya stabilitas keamanan dan ekonomi. Kapolri baru dinilai mampu bekerja baik dan profesional sesuai tupoksinya. Bahkan bisa membuat dunia usaha tumbuh lebih baik. Idham Azis dapat memainkan peranannya secara maksimal dengan baik. Para pelaku dunia usaha secara umum melihat jika selama ini jajaran kepolisian memiliki komitmen menegakkan hukum dengan baik. Apalagi, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan keadilan dan penegakan hukum. Di samping menjadi pejabat publik yang wajib menjaga tanggungjawab moralnya, Idham Azis juga dituntut mampu menjaga keamanan untuk penegakan hukum lebih adil agar dunia usaha bisa tumbuh lebih positif dan lebih baik lagi. Kapolri wajib menegakkan keadilan dengan perangkat hukum yang ada. "Kestabilan hukum dan kepastian hukum itu menjadi faktor penentu dan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang ada," kata Adies. Idham Azis kini menjadi tumpuan dari harapan besar terjaganya stabilitas ekonomi dengan diimbangi dengan penegakan hukum yang adil. Apalagi, tensi politik saat ini cenderung menurun meskipun masih banyak persoalan radikalisme, hoaks dan lain-lain. Itu juga yang menjadi epicentrum dari permasalahan lima tahun kepemimpinan Jokowi ke depannya, sementara gesekan-gesekan politik sudah tidak terlalu tajam lagi. (detik)