kabargolkar.com, JAKARTA - Ketetapan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) senilai 35% nyatanya dipermasalahkan oleh legislatif. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengimbau agar pemerintah mengkaji ulang ketetapan tarif CHT tersebut. Menurutnya, kordinasi antara pemerintah dan DPR dalam formulasi tarif cukai sangat minim. “Tidak berkoordinasi dengan DPR, meski demikian kami tahu ini kewenangan pemerintah,” kata Misbakhun saat rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 dengan Kemenkeu, Senin (4/11). Menurut Misbakhun alasan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok karena di tahun ini tidak ada kenaikan dianggap tidak rasional. Sebab, pemerintah juga musti melihat dampak kenaikan cukai rokok terhadap petani tembakau di daerah setempat. “Ini perlu dipertimbangkan kembali, dapil saya adalah di Jawa Timur petani tembakau paling banyak se Indonesia merasa keberatan,” ungkap Misbakhun. Adapun, beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. (kontan)