[caption id="attachment_31114" align="aligncenter" width="700"] Hetifah
Sjaifudian[/caption] Oleh: Hetifah Sjaifudian* kabargolkar.com, JAKARTA - Pada tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran Surabaya yang merupakan pertempuran pertama dan terbesar bangsa Indonesia melawan penjajah asing sejak mendeklarasikan kemerdekaannya. Sejak hari itu, setiap tahunnya 10 November diperingati sebagai hari pahlawan bagi rakyat Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat bait yang berbunyi “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Itulah tujuan para pendahulu kita melakukan perlawanan di tahun 1945, untuk menghapuskan penjajahan, dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan Hari ini, 74 tahun sejak pertempuran tersebut terjadi, apakah kita telah benar-benar terlepas dari penjajahan? Pada masa itu, yang dilawan oleh para pendahulu kita adalah penjajah dalam arti harfiah, yaitu bangsa asing yang menindas bangsa lainnya dalam rangka menguasai sumber daya alam secara paksa. Disini, kebebasan penduduk asli direnggut, dan kesejahteraan mereka sangatlah rendah. Perbedaan kelas begitu mencolok terjadi, dan ketimpangan antargolongan masyarakat begitu besar. Saat ini, secara de jure kita memang merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat, tidak berada dibawah kekuasaan bangsa lainnya. Keadaan penduduk Indonesia pada umumnya sudah jauh lebih baik dibandingkan 74 tahun yang lalu. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan bersama, demi mencapai bangsa yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita. Saat ini, tercatat ada sekitar 9,41% atau 25,14 juta penduduk miskin yang ada di Indonesia (BPS, Maret 2019). Angka ini, meski menurun dari tahun sebelumnya, namun masih jauh dari kondisi ideal. Saya ambil contoh negara tetangga kita, Malaysia, dimana angka penduduk di bawah garis kemiskinan di tahun 2016 hanya 0,4%, atau hampir sepenuhnya tereliminasi. Kondisi seperti inilah yang seharusnya kita targetkan. Dalam hal ketimpangan, pada Maret 2019 BPS mencatat bahwa gini ratio kita berada di angka 0,382. Lagi-lagi, angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yang mana hal tersebut patut diapresiasi. Namun begitu, kita tidak boleh berpuas diri dan harus terus menargetkan kondisi ideal dimana rasio gini bisa ditekan serendah-rendahnya. Sebagai contoh adalah Ukraina dan Islandia, yang memiliki rasio gini masing-masing 0,255 dan 0,256. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ini? Tentu saja butuh pendekatan yang holistik dan kolaborasi dari berbagai sektor. Pendidikan adalah salah satunya, yang mungkin paling efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Pendidikan dapat diibaratkan sebuah eskalator dalam kehidupan. Seseorang yang sebelumnya berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang rendah, dapat naik menuju tingkat sosial-ekonomi yang baik apabila memiliki pendidikan yang baik. Kita seringkali mendengar bagaimana anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat bersekolah hingga ke tingkat tinggi, dan pada akhirnya mengangkat kesejahteran keluarga dan orang-orang terdekatnya