Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menentang keras usulan pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Tanah Air dari penyebaran radikalisme. Usulan itu dianggap menyalahi prinsip kebebasan beragama.

"Saya menentang keras kontrol negara terhadap semua rumah ibadah di Indonesia. Karena menyalahi prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata Ace, Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

Menurut dia, pemahaman keagaman yang berpotensi menimbulkan terorisme bisa dicegah melalui mekanisme dialog dan pembinaan. Ace menilai usulan kontrol ibadah berlebihan bahkan seperti kebijakan zaman kolonial.

"Ini sudah kayak zaman penjajahan saja, rumah ibadah dikontrol semuanya oleh Pemerintah. Saya kira berlebihan jika tempat ibadah dikontrol Pemerintah atau aparat pemerintah. Kalau ada satu atau dua kasus di mana rumah ibadah diduga digunakan untuk mengkritik pemerintah, ya tidak perlu dikhawatirkan. Mengkritik kan tidak harus dimaknai sebagai tindakan radikalisme," kata dia.

Ace juga menekankan kontrol terhadap rumah ibadah menyalahi semangat kebebasan beragama. Apalagi, kebebasan beragama dijamin konstitusi.

"Selain itu, kontrol yang terlalu kuat negara atas kehidupan beragama, berpotensi negara terlalu memaksakan dan intervensi terhadap ranah pribadi dalam beragama," ucap dia.

Ketua DPP Golkar ini mengingatkan tugas BNPT seharusnya mendeteksi potensi pemahaman agama yang menghalalkan kekerasan.

"Yang terpenting bagi lembaga seperti BNPT adalah mendeteksi potensi pemahaman agama menghalalkan kekerasan dan bertindak merugikan orang lain serta ketertiban sosial. Apa pun agamanya," kata dia.

Sebelumnya, BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.

"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.