[caption id="attachment_31221" align="aligncenter" width="700"] Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo bersama tiga kepala daerah saat acara seminar Golkar Jateng di Hotel Semesta, Semarang, Senin (11/11/2019). (Foto: Tribun Jateng/Mamdukh Adi Priyanto)[/caption] kabargolkar.com, SEMARANG - DPD Partai Golkar Jateng menggelar seminar bertajuk Menumbuhkan Ekonomi Jawa Tengah 7 persen di Hotel Semesta Semarang, Senin (11/11/2019). Dalam acara rangkaian HUT ke-55 Partai Golkar itu, diundang sejumlah kepala daerah untuk memaparkan perekonomian di Jateng. Seminar ini digelar untuk menggali peran kabupaten/kota membantu Provinsi Jawa Tengah mencapai pertumbuhan 7 persen. Yang diundang yakni Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sebagai keynote speaker; Bupati Batang, Wihaji, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, dan Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono. Ketua Harian DPD Golkar Jateng, Iqbal Wibisono, menuturkan saat ini ada tiga permasalahan yang harus dihadapi pemimpin daerah, yakni stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan masalah sosial budaya. "Jika masalah itu bisa diatasi, Partai Golkar yakin bisa tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur," kata Iqbal. Karena itu, kepala daerah dituntut untuk berkreasi sekreatif mungkin agar persoalan- persoalan tersebut tidak terjadi. "Di bawah kepemimpinan Ganjar, Jateng merupakan satu provinsi yang terhebat karena mempunyai daya kreasi yang tinggi. Jika Jateng bisa sampai 7 persen, saya yakin Pak Ganjar bisa berbicara banyak di level nasional untuk tahun mendatang," ujarnya. Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Jateng saat ini melebihi nasional. Namun, Jateng tidak sampai titik itu jika tidak dibantu pemerintah kabupaten/kota. Hal serupa juga dikatakan Bambang Sadono yang merupakan tokoh Partai Golkar. Dalam pidatonya, target pertumbuhan ekonomi harus didukung seluruh pemerintah kabupaten/kota dan harus bergerak ikut mencapainya. "Ketika saya berkeliling ke kabupaten/kota, mereka harus proaktif melihat indikator pergerakan ekonomi di daerahnya masing- masing," jelasnya. Indikator yang resmi selama ini yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sayangnya, data dari BPS tidak cukup cepat bagi kepala daerah untuk mengambil keputusan, menentukan skala prioritas yang akan difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan. "Data dari BPS untuk pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terlambat 1,5 tahun. Ini harus dicari solusinya, jika tidak begitu maka bagaimana mengejar pertumbuhan 7 persen," ujarnya. Jika seperti itu, ia optimis Jateng bisa mengejar angka tersebut. Sementara, Ganjar menuturkan pertumbuhan ekonomi provinsi merupakan terusan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. "Jadi, Jateng sampai pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini, melebihi nasional, ya itu berkat bapak dan ibu bupati/wali kota di Jateng," tuturnya. Meskipun demikian, kata dia, ada sejumlah langkah- langkah lagi yang dilakukan kepala daerah untuk lebih menggenjot pertumbuhan ekonomi ke depannya. (tribun)