[caption id="attachment_31417" align="aligncenter" width="750"] Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memimpin rapat pleno DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (13/11/2019).(Foto: kompas.com/Kurniasih Budi) [/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - DPP Partai Golkar menginstruksikan seluruh kadernya yang terpilih sebagai legislator mengawal peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Rencananya DPP Partai Golkar akan menyampaikan agenda strategis itu dalam bimbingan teknis. Gelaran pendidikan politik tersebut salah satunya membahas upaya sinkronisasi kebijakan politik pemerintah dengan kebijakan politik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. “Doktrin kami kekaryaan, bagaimana kader Partai Golkar bisa berkarya kalau tidak sesuai dengan visi misi Presiden RI, dengan pemerintah pusat,” kata Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, usai rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (13/11/2019). Sebelumnya, Bank Dunia melaporkan peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia tetap berada pada ranking ke-73 dari 197 negara. Meski demikian, skor kemudahan berbisnis Indonesia naik menjadi 69,6. Penilaian EODB Indonesia dilakukan di Jakarta dan Surabaya dengan porsi penilaian masing-masing 78 persen dan 22 persen. Peraturan daerah tak sejalan Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat jika kepala daerah berasal dari partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Faktanya, banyak kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berasal dari partai lain yang tidak mendukung kebijakan pemerintah pusat. Dampaknya, ia melanjutkan, kemudahan berinvestasi di Indonesia terhambat. (kompas)