[caption id="attachment_32110" align="aligncenter" width="660"] Pimpinan MPR berkunjung ke PBNU, Jakarta, Rabu (27/11)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mendukung agar Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Hal itu disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo alais Bamsoet usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (27/11). "PBNU menyayangkan bahwa MPR mereduksi dirinya menjadi lembaga negara. Oleh karena itu PBNU mendorong sebagai lembaga tertinggi negara," kata Bamsoet. Pernyataan itu pun direspons dengan anggukan Said Aqil Siroj yang berdiri di sebelah Bamsoet. "Ya, ya," ia bergumam. Diketahui, MPR pada masa Orde Baru merupakan lembaga tertinggi negara yang terdiri dari seluruh anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Ketika itu, lembaga ini berwenang memberi mandat alias memilih Presiden-Wakil Presiden. Presiden, sebagai mandataris MPR, bertanggung jawab kepada MPR dan wajib menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Saat itu, tak ada pembatasan periode jabatan Presiden. Walhasil, Presiden kedua RI Soeharto pun berkuasa 32 tahun karena mengendalikan mayoritas anggota MPR, terutama lewat Golkar. Lebih lanjut, Bamsoet mengklaim PBNU mendorong usulan tersebut agar tata negara Indonesia lebih rapi ke depannya. Sebab, saat ini tak ada lembaga tertinggi negara seperti MPR saat zaman orde baru. "Agar tata negara kita lebih rapi, karena sekarang enggak ada [lembaga] yang tertinggi sehingga terjadi kerancuan," kata dia. Pada kesempatan yang sama, Said Aqil Siroj mengaku mendukung ide pemilihan presiden oleh MPR. Hal itu diklaim berawal dari gagasan para kiai senior NU dalam Munas Alim Ulama Cirebon tahun 2012. Ia menyebut para kiai-kiai senior NU menilai pemilihan presiden secara langsung memicu ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi. "Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat menkhawatirkan. Ya untung enggak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu? Itu suara-suara para kiai pesatren yang semua demi bangsa demi persatuan. Enggak ada kepentingan politik praktis, enggak," klaim Said. (cnn)