[caption id="attachment_32384" align="aligncenter" width="660"] Janggala Center. Photo Kabargolkar[/caption] Kabargolkar.com -  Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, mengkritik DPP Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto. JK mengkritik kebijakan DPP yang menyebabkan sejumlah ketua DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dipecat dan kemudian diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Dalam diskusi di Jenggala Center, JK bercerita sempat pulang ke Makassar pada bulan lalu dan bertemu dengan pimpinan Golkar tingkat provinsi. Namun, kata JK, dalam pertemuan itu pimpinan partai mengatakan dewan pengurus pusat (DPP) seperti malaikat maut. "Ada seorang pimpinan partai, kebetulan bukan Golkar. Dia bilang 'Pak, DPP itu seperti malaikat maut'. Maksudnya? Ya dia menentukan segalanya. Kalau tidak setuju di-Plt-kan, dan itu terjadi di Golkar. Banyak sekali di-Plt-kan," kata JK dalam diskusi "Golkar Memperkuat Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia" di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (3/12). JK pun mengingatkan partai untuk mempertahankan demokrasi. Menurutnya, partai harus demokratis jika ingin menjadi penopang demokrasi. Salah satu caranya adalah dengan rutin melakukan rapat. JK mengatakan kepengurusan Airlangga jarang melakukan ini. "Yang pertama sederhana saja. Pengurus partai harian sebulan sekali rapat, pleno tiga bulan, pengurus ramping," tuturnya. "Saya dengar malah rapat jarang, pleno apalagi. Semua keputusan penting harus hasil rapat, tidak ada penunjukan langsung. Kalau tidak ya voting saja," lanjutnya. Selain itu, JK meminta agar dalam memilih pengurus haruslah orang yang benar-benar bebas dari masalah. "Indikasi bermasalah saja, kita coret. Siapapun, teman baik pun, sehingga partai bersih. Baru bisa berdemokrasi kalau partai bersih," jelasnya. JK juga meminta agar DPP tidak menerima setoran dalam bentuk apapun dari anggota DPR. "Anggota DPR tidak boleh menyetor ke DPP, tidak boleh. Karena selalu saya tahu betul alasannya untuk partai. Urusan pendanaan harus sederhana," pungkasnya. (Kumparan)