pembayaran tanggung renteng yang mengatur antara lain keharusan bahwa kredit hanya untuk usaha produktif berbasis komunitas usaha, dan bukan hanya sekedar kumpulan saja. Di samping itu, ia juga berpendapat bahwa perlu adanya pengetatan pada penghitungan kemampuan bayar dan sumber pembayaran dari setiap anggota kelompok yang diberikan pinjaman agar memitigasi potensi konflik yang timbul apabila terdapat anggota yang gagal bayar. Solusi lain yang dapat dilakukan yaitu dengan terus meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga menjadi tantangan bagi regulator dalam memberikan edukasi keuangan pada semua lapisan masyarakat. Hal tersebut berimplikasi pada kurangnya pemahaman masyarakat atas produk pinjaman. Untuk itu, diperlukan pendampingan dan edukasi secara intensif dan komprehensif. “Bank emok ini bisa diselesaikan kalau masyarakat sudah melek keuangan. Selain itu, kedepannya kita juga perlu inisiasi untuk melibatkan kepala desa setempat agar melarang praktik bank emok masuk ke wilayahnya, seperti yang dilakukan pada beberapa desa di Kab. Bekasi,” tuturnya. Puteri juga akan mengajak keterlibatan perbankan BUMN untuk memberikan sosialisasi dan membantu dalam memfasilitasi perkreditan kepada masyarakat di daerah pemilihannya. “Kita juga akan mengajak pihak perbankan untuk lebih giat dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait produk pinjaman untuk masyarakat, terutama segmen UMKM, sehingga nanti tidak akan ada lagi masyarakat yang menjadi korban bank emok ilegal,” ujarnya.