kabargolkar.com - Soal pelanggaran 30 kapal nelayan yang dikawal kapal penjaga pantai (cost guard) Tiongkok di perairan Natuna, harus disikapi dengan bijak. Pemerintah diminta mendahulukan upaya diplomasi daripada konfrontasi atau perang terbuka. "Pemerintah harus menempuh jalur diplomasi dan hukum, jangan konfrontasi dan perang terbuka,” tegas anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, Minggu (5/1/2020). Politisi senior Partai Golkar itu menegaskan, secara hukum internasional, posisi Indonesia di Natuna sudah sangat jelas. Natuna merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Jadi, Tiongkok jangan arogan dan main-main dengan kedaulatan kita," tegas politisi asal Pati ini. Selama ini, lanjut Firman, kapal-kapal Tiongkok sering melanggar dan masuk wilayah kedaulatan RI. "Sikap arogansi Tiongkok yang tidak bersahabat itu akan membawa efek dan memancing rasa emosional rakyat Indonesia, jangan sampai masalah ini memicu sentimen rasial di dalam negeri. Kasihan mereka yang tak tahu apa-apa tapi jadi korban dari sentimen tersebut," tegas Firman. Firman juga meminta agar Kementerian KKP segera mengerahkan kapal-kapal nelayan untuk menangkap ikan di Natuna, sekaligus akan menjadi penghalau kapal milik Tiongkok tersebut. "Menteri KKP harus berani melakukan upaya dan langkah-langkah tegas dan kongkret seperti pendahulunya, Susi Pujiastuti, yang tegas dan pemberani," tandas Firman. (beritasatu)