28 Oktober 2020
Azis Syamsuddin: Pencopotan Ronny Sompie Harus Disertai Keppres
  Atop
  28 Januari 2020
  • Share :
Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie di kantor Kementerian Hukum dan Ham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

KabarGOLKAR.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin menilai kewenangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dari jabatannya. Sebagaimana diketahui pencopotan Ronny Sompie terkait kasus Caleg PDIP yang menjadi buronan KPK Harun Masiku.

"Itu kewenangan dari Menkumham," ujar anggota Komisi III DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (28/1/2020).

Tapi mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan, pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi harus disertai surat Keputusan Presiden (Keppres). Mengingat Presiden Jokowi menerbitkan dua Keppres ketika mengangkat mantan Kapolda Bali berpangkat Inspektur Jenderal Pol itu untuk menjadi Dirjen Imigrasi.

"Perlu adanya Keppres karena dalam pelantikan dan pemberhentiann berdasarkan keppres. Secara normatir seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menerbitkan dua keputusan presiden terkait pengangkatan Kapolda Bali Inspektur Jenderal Ronny Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

"Ada dua keppres yang dikeluarkan, pengangkatan beliau sebagai dirjen dan alih status ke pegawai negeri," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Senin (3/8/2015) lalu.

Ronny Sompie menggantikan Bambang Irawan yang pensiun sejak September 2014. Ronny menjabat sebagai Kapolda Bali sejak 5 Maret 2015. Sebelumnya, dia sempat menjadi Kepala Divisi Humas Polri. Ronny adalah perwira Polri angkatan 1984. Artinya, mantan Kepala Divisi Humas Polri itu akan pensiun tiga tahun lagi. Ketika masa pensiun nanti, status yang melekat pada dirinya bukanlah purnawirawan, melainkan PNS biasa.

Yassona Copot Ronny Sompie dari Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dari jabatannya. Pencoptan tersebut terkait kasus Caleg PDIP yang menjadi buronan KPK Harun Masiku.

"Saya sudah memfungsionalkan Dirjen imigrasi dan direktur Sisdik Keimigrasian. Jadi sekarang Dirjen imigrasi sudah di-Plh,"ujar Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa, (28/1/2020).

Pencopotan tersebut menurut Yasonna dilakukan per selasa siang pukul 12.00 Wib. Ronny dianggap paling bertanggungjawab atas luputnya pengawasan terhadap Harun Masiku yang ternyata sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari lalu.

"Karena sangat menentukan itu mengapa sistem tidak berjalan dengan baik. Mereka berganggung jawab soal itu," katanya. Adapun Ronny Sompie digantikan sementara oleh Inspketirat Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting.

Selain dinilai paling bertanggungjawab, Pencopotan Ronny dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menangani skandal kasus Harun Masiku. Saat ini Kemenkumham telah membentuk tim gabungan pencarian Harun Masiku. Tim gabungan terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, dan Ombudsman.

"Jadi nanti tim independen ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya mau kita betul betuk terbuka dan melacak mengapa ini terjadi delay (informasi)," pungkasnya.( TribunNews)

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.