Kabargolkar.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menandatangani Nota Kesepahaman Elektronik Transaksi Pemda (ETP) di Aula Graha Swala, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2)

Tujuan nota kesepahaman ini untuk mendorong transformasi digital di daerah sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan dan perluasan ETP pada khususnya, serta transaksi pembayaran ritel di masyarakat pada umumnya.

Guna mendukung hal tersebut, program prioritas penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan. Salah satunya melalui strategi pemerintah menyederhanakan regulasi dan reformasi birokrasi pelayanan publik melalui RUU Cipta Kerja.

Di tengah semakin tingginya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance, pemerintah dan BI terus mendukung program ETP ini sebagai upaya mewujudkan hal tersebut.

Hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun di sisi masyarakat juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran.