Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Terkait Omnibus Law RUU Cilaka, Golkar: Endingnya adalah Perut
  Nyoman Suardhika   25 Februari 2020
Omnibus Law adalah kunci supaya investor betah berbisnis di Indonesia (Photo/IDN)

Kabargolkar.com - Politikus Partai Golongan Karya (Golkar), Maman Abdurrahman, meminta masyarakat mendukung rencana Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) disahkan. Menurutnya, pihak yang diuntungkan oleh Omnibus Law adalah masyarakat.

“Ini termasuk terobosan Pak Jokowi. Karena RUU Omnibus Law ini endingnya adalah perut. Bagaimana terbuka peluang untuk cari penghidupan,” kata Maman di Hotel Gren Aila Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/2).

1. Ada 7 juta orang pengangguran yang harus diberi pekerjaan

Alumni Universitas Trisakti ini meminta supaya publik memperhatikan nasib 7 juta masyarakat Indonesia yang masih menganggur. Dengan lahirnya RUU Cilaka, Maman yakin mereka semua akan memperoleh pekerjaan.

“Ada 7 juta pengangguran yang mana mereka punya hak yang sama dengan kita untuk bekerja. Kemudian, Omnibus Law juga terobosan untuk UMKM. Kalau satu orang saja punya 1 UMKM, mereka bsia mempekerjakan 10-20 orang,” tutur dia.

2. Banyak investor yang mengeluh karena perizinan yang merepotkan

Dia juga yakin Omnibus Law adalah kunci supaya investor betah berbisnis di Indonesia. Dia mengklaim rata-rata investor dari luar negeri hanya mampu bertahan selama 10 tahun.

 

“Dengan didorongnya Omnibus Law, akan banyak investor datang ke Indonesia. Dulunya investor itu hanya 10 tahun lalu dia pergi. Kenapa? Karena urus Amdal saja bisa 3 tahun, urus perizinan bisa 1 tahun, akhirnya mereka stres,” paparnya.

3. Efektivitas perizinan berusaha

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar itu juga menggarisbawahi keruwetan regulasi berusaha di Indonesia. Seringkali berbagai regulasi itu saling tumpang tindih antara regulasi pusat dengan daerah atau sebaliknya.

“Ada banyak tumpang tindih birokrasi dari Pusat sampai Kabupaten. Siapa pun presidennya, di era politik saat ini, pasti bakal pusing. Karena misalkan arahan dari Pusat A, di daerah bisa jadi B atau C. Artinya, arahan dari pusat belum tentu berbanding lurus di daerah. Makanya saya bilang Omnibus Law ini adalah terobosan Jokowi,” tutup dia.


Link:IDN




 

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.