Silaturahmi Kebangsaan PKS Ke DPP Golkar, Bahas Koalisi di Pilkada hingga Omnibus Law

Nyoman Suardhika 26 Februari 2020

Silaturahmi Kebangsaan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengunjungi kantor DPP Partai Golkar pada Selasa malam, 25 Februari 2020. Kedatangan Sohibul diterima oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

Kabargolkar.com - Presiden PKS Sohibul Iman beserta jajaran pengurus DPP PKS menyambangi Kantor DPP Golkar, Selasa (25/2). Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan yang diselenggarakan secara tertutup tersebut.

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan, salah satu poin yang dibahas adalah potensi kerja sama antara Golkar dan PKS di Pilkada.

"Karena di dalam beberapa hal, termasuk Pilkada, ada beberapa daerah yang antara PKS dan partai Golkar ada kerja samanya," ujar Airlangga di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2).

Airlangga menambahkan, selain Pilkada, hal lain yang turut dibahas adalah RUU Omnibus Law cipta kerja dan perpajakan.

"Ada kesepakatan bahwa kita akan mendorong transformasi struktural perekonomian yang tentunya berlandaskan tujuan untuk me-reform perekonomian untuk kesejahteraan rakyat, mengutamakan usaha-usaha kecil dan menengah. Tentunya berasaskan dalam koridor-koridor konstitusi dan koridor kesejahteraan dan keadilan sosial," kata Airlangga.

Sementara itu, Sohibul Iman mengungkapkan, tim dari kedua partai akan membahas secara teknis potensi koalisi Golkar dan PKS di Pilkada Serentak 2020.

"Kita sampaikan dari asesmen kami di DPP PKS ternyata banyak potensi atau peluang PKS dengan Golkar untuk melakukan kerja sama di pilkada 2020. Nanti secara teknis tim kedua pihak akan menyisir di mana yang kita bisa kerja sama," ucap Sohibul.

Sedangkan mengenai Omnibus Law, Sohibul menyebut, secara formal telah sampai di DPR. Namun ia memberikan sejumlah catatan terkait Omnibus Law.

"Kami berikan catatan bahwa Omnibus law ini diharapkan bisa kita dorong tapi dengan koridor-koridor yang jelas. Pertama koridor konstitusi. Kita tidak ingin satu keinginan yang luhur transformasi struktural tidak tercederai kemudian kita menabrak rambu-rambu konstitusi," terang Sohibul.

Untuk catatan kedua, Sohibul meminta nantinya Omnibus Law bisa menciptakan keadilan bagi seluruh pihak.

"Ketiga, kita ingin menjaga koridor otonomi daerah. Karena ini merupakan aspirasi era reformasi. Tentu harus kita jaga. Kita ingin menguatkan otonomi daerah ke depan semakin baik lagi. Itu pembicaraan kita," pungkasnya.

(Kumparan)

BERITA TERKAIT

Silaturahmi Kebangsaan Golkar Jateng Bersama PD dan PKS,

31 Mei 2021

Gelar Rakor Bahas Omnibus Law, Menko Airlangga Panggil

11 November 2019

Airlangga-SBY Bertemu, Bahas Omnibus Law dan Pilkada 2020

06 Maret 2020

Bahas Omnibus Law, Buruh Audiensi Dengan Fraksi Partai

27 Februari 2020

Maman: Pemerintah dan DPR Sudah Banyak Undang Stakeholder

09 Oktober 2020