26 September 2020
Partai Golkar Harus Membumikan Kembali Jalan Daulat Rakyat
  Nyoman Suardhika
  31 Agustus 2020
  • Share :
Credit Photo / Istimewa

Oleh: Muhammad Ariq

Kabargolkar.com - Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu prinsip yang selalu diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Hatta menjelaskan dalam karya termahsyurnya “Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran  Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat” bahwa Indonesia yang merdeka haruslah bersendikan kepada asas  kedaulatan rakyat atau kerakyatan, dimana menurut Hatta: 

Asas kerakyatan mengandung arti kedaulatan ada ditangan rakyat. Segala hukum haruslah bersandar kepada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak , dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia berasalan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan bagi segala jenis manusia yang beradab bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri

Menurut Hatta tersebut, sistem ekonomi-politik Indonesia dapat diartikan harus menjadikan rakyat sebagai sebuah subjek yang mandiri dan menjadi penentu dalam pengambilan keputusan bagi segala urusan publik. Disini Hatta juga menekankan bahwa rakyat merupakan manusia yang bermartabat dan memiliki otonomi individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedaulatan rakyat ini diimplementasikan dalam bentuk membangun sebuah sistem demokrasi kerakyatan yang bersendikan demokrasi politik dan juga demokrasi ekonomi.

Demokrasi kerakyatan, yang akan dibangun di Indonesia tidak boleh terjerumus kepada otokratis politik atau otoritarianisme melainkan demokrasi kerakyatan yang akan dibangun merupakan sebuah sistem politik dimana adanya partisipasi warga secara demokratis dari bawah dengan mengedepankan proses-proses musyawarah mufakat (partisipatoris), adanya  otonomi hakiki atas tata kelola pemerintahan di unit paling bawah dan adanya penghargaan terhadap individualitas hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab Hak Asasi Manusia pasal 28 A hingga 28 J. Ini menjadi landasan dari demokrasi politik yang dapat menjadi pedoman dari Partai Golkar.

Selanjutnya kedaulatan rakyat, tidak bisa dibangun jika tidak diiringi dengan prinsip demokrasi ekonomi. Demokrasi Ekonomi merupakan prinsip yang menjamin adanya kesetaraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa demokrasi ekonomi, maka demokrasi politik yang terbentuk hanya akan menciptakan sebuah sistem politik yang tidak merata akibat penguasaan sumber daya ekonomi disegelintir orang saja, hal ini dapat menciptakan kekuasaan politik yang abai terhadap kebaikan bersama bagi seluruh warga. Maka dari itu prinsip demokrasi ekonomi ini diterapkan dengan menciptakan apa yang disebut Hatta sebagai  sistem ekonomi kerakyatan. Hatta membagi tiga golongan usaha ekonomi dalam usahanya mengelompokan ekonomi rakyat yaitu:

1. Golongan Konsumen

2. Golongan Produsen

3. Golongan Distribusi

Dalam tulisan klasiknya “Ekonomi Rakyat” Hatta menjelaskan bahwa perekonomian rakyat merupakan ekonomi untuk melawan ekonomi kolonial, dimana golongan produsen dan konsumen berada ditangan kapitalis asing sedangkan golongan konsumen yaitu kalangan rakyat terjajah dieksploitasi. Menurut Hatta, ekonomi rakyat harus diorganisir dengan membentuk organisasi koperasi baik produsen, konsumen dan distribusi sebagai sebuah kekuatan perlawanan terhadap digdaya kapital asing.

Bagi Hatta koperasi merupakan senjata ekonomi bagi rakyat yang lemah dan miskin serta menjadi organisasi yang memperkuat kepemilikan publik. Partai Golkar haruslah dapat menjadi pionir dalam upaya pemberdayaan rakyat banyak melalui membentuk berbagai program atau rencana yang mendukung adanya pembentukan koperasi dalam  ketiga jenis golongan usaha ekonomi tersebut.

Dalam visi ekonomi kerakyatan ini, mekanisme pasar harus direncanakan dengan intervensi sektor publik yang kuat yaitu pemerintah dan komite publik yang berisi dari konfederasi  dewan-dewan rakyat serta koperasi  yang dihimpun  sebagai sokoguru perekonomian nasional di Indonesia. Arthur Lewis dalam karyanya “The Principles of Economic Plannning ” menjelaskan  usaha pemberdayaan kemampuan rakyat dan meningkatkan daya beli rakyat hanya bisa dilaksanakan jika adanya perencanaan melalui pasar dimana adanya keseimbangan antara proses ekonomi dalam pasar namun menitikberatkanya kepada memperkuat usaha-usaha publik atau sektor koperasi jika meminjam konsepsi Hatta.

Sesungguhnya ideal kerakyatan ini tercermin di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945  yang merupakan upaya konstitusionalisasi prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia. Makna dari pasal 33 tersebut dapat dipahami bahwa proses produksi ekonomi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran  segelintir orang. Maka dari itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan bangunan organisasi ekonominya adalah koperasi. Maka dari itu bangunan ekonomi nasional yang harus dibangun berlandaskan ekonomi sosial-kooperatif dimana secara teori dan ideologi menunjang ideologi kekaryaan Partai Golkar sebagai partainya golongan fungsionalis masyarakat.

Partai Golkar  yang  memiliki cita-cita luhur untuk membangun masyarakat adil dan makmur Indonesia tersebut haruslah memperjuangkan ekonomi kerakyatan yang merupakan mandat konstitusi Indonesia. Partai Golkar, harus membangun dan menjadi pendidik rakyat agar dapat mendorong partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional.

Partisipasi penuh ini merupakan syarat dasar dari pembentukan produksi nasional dari ekonomi kerakyatan. Dengan cara ini  Partai Golkar dapat memenuhi mandat yang ditegaskan oleh pasal 27 UUD 1945  “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu adanya partisipasi penuh anggota masyarakat tersebut akan berdampak terhadap meratanya distribusi kesejahteraan dari hasil produksi perekonomian nasional. Seluruh masyarakat harus menikmati, baik fakir miskin dan anak-anak terlantar pun turut menjadi prioritas didalamnya  maka dari itu merupakan pemenuhan dari  pasal 34 UUD 1945 “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Terakhir dengan mendorong pembentukan dan pembagian hasil produksi nasional yang di bawah kepemilikan anggota masyarakat tersebut (publik) maka kita telah membangun sistem ekonomi kerakyatan dimana kedaulatan ekonomi harus berdada ditangan rakyat banyak ( Daulat rakyat) bukan ditangan segelintir orang sebagaimana di dalam sistem pasar bebas. Meminjam pernyataan Hatta bahwa “tanpa ekonomi kerakyatan, rakyat belum merdeka” maka Partai Golkar  memiliki tugas mulia  yang sangat panjang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia tanpa penindasan manusia oleh manusia . Jika dirangkum secara garis besar saya ingin menawarkan proposal program yang bisa diajukan oleh Partai Golkar seperti:

  1. Partai Golkar akan menyediakan peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
  2. Partai Golkar akan membangun sistem perlindungan sosial bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, khususnya fakir miskin dan anak terlantar.
  3. Partai Golkar  akan menjamin adanya distribusi yang adil dan merata atas penguasaan modal material diantara anggota masyarakat.
  4. Partai Golkar akan menjamin terselenggarakanya pendidikan kerakyatan yang bebas biaya bagi setiap anggota masyarakat.
  5. Partai Golkar akan menjamin hak setiap anggota masyarakat untuk mendirikan serikat-serikat ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menunjang bagi pemberdayaan  kemampuan rakyat.




    Penulis, Adalah Pengurus AMPI DKI Jakarta
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.