Catatan Awal Tahun Ketua MPR RI: Fokus Pada Stabilisasi Harga Sembako

Bambang Soetiono 12 Januari 2022

menetapkan (HET) minyak goreng sebesar Rp 11.000 per liter.

Bagi produsen, HET ini tidak menguntungkan lagi karena biaya produksi sudah naik, menyusul lonjakan harga CPO di pasar global. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) pada Oktober 2021 sudah minta kepada pemerintah agar HET minyak goreng kemasan sederhana dinaikkan menjadi Rp 15.600 per liter.

Jadi, dalam kasus gejolak harga minyak goreng sekarang ini, terlihat bahwa ada kelambanan dalam merespons dinamika di pasar. Mengikuti cara kerja hukum pasar, lonjakan harga CPO di pasar global sudah pasti akan mengubah atau menaikan harga jual minyak goreng, karena biaya produksi berupa pengadaan bahan baku yang ditanggung produsen pun menjadi lebih besar.

Setelah terjadi gejolak harga, barulah dimunculkan gagasan dalam bentuk pemanfaatan uang negara untuk subsidi minyak goreng. Salah satu opsi yang dipilih adalah memanfaatkan anggaran milik Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Opsi ini masih masih dikaji untuk merumuskan mekanisme yang tepat.

Kenaikan harga minyak goreng dalam skala moderat bisa jadi tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari naiknya harga bahan baku CPO di pasar global. Tetapi, gejolak harga seperti yang terjadi sekarang bisa dihindari jika lonjakan harga CPO itu direspons dengan kebijakan antisipatif sejak awal.

Ketika harga kebutuhan pokok naik dengan skala di luar batas kewajaran, yang dibutuhkan masyarakat sebagai konsumen bukanlah alasan atau penyebab kenaikan harga. Tanpa harus diminta, lembaga dan kementerian sebagai regulator wajib menghadirkan jalan keluar demi terwujudnya harga yang stabil.

Menunjuk fenomena alam La Nina sebagai penyebab naiknya harga cabai rawit karena para petani cabai gagal panen bukanlah jalan keluar. Begitu juga dengan menyebut turunnya produksi sebagai penyebab naiknya harga telur. Ketika hukum sebab-akibat itu sudah menjadi keniscayaan, yang harus segera dirumuskan adalah langkah atau kebijakan antisipatif yang bertujuan mengamankan stok dan menjaga fluktuasi harga agar tetap wajar.

Dengan begitu, terjaganya efektivitas manajemen pengendalian stok yang selalu mengacu pada dinamika pasar menjadi sangat penting. Sebab, dari dinamika pasar itulah bisa dipersiapkan rancangan kebijakan antisipatif.

Hari-hari ini, masyarakat belum nyaman karena lonjakan harga kebutuhan pokok. Ketidaknyamanan masyarakat itu sudah disuarakan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka, semua lembaga dan kementerian terkait hendaknya fokus pada upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

-----

* Bambang Soesatyo adalah Ketua MPR RI, Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar