Dengan aturan ini, selain menjamin adanya prinsip kepastian, juga akan mendorong tumbuhnya kultur kompetisi politik yang sehat di tubuh partai. Jika aturan ini bisa dilembagakan dan berjalan baik dari tingkat pusat hingga daerah, selain akan memperkuat dimensi otonomi partai, juga akan melecut semangat kader Partai Golkar di semua tingkatan untuk meningkatkan kinerja elektoral partai.

Tantangan lain yang akan menentukan wajah Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil, menyangkut pola relasi dan posisi Golkar dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran kedepan. Sebagai partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, tentu saja Golkar akan menjadi salah satu partai penopang pemerintah. Dalam hal ini, Partai Golkar perlu membangun relasi dan posisi politik yang produktif dengan pemerintah. Titik tekannya adalah hubungan itu harus menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara pada skala prioritas utama.

Manakala kebijakan pemerintah benar memihak pada kepentingan rakyat, maka Golkar wajib mengawal kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika ada kebijakan pemerintah yang kelak tidak sejalan dengan kehendak rakyat dan melanggar konstitusi, maka sebagai "kawan koalisi sejati", Partai Golkar wajib hukumnya untuk mengingatkan sekaligus meluruskan pemerintah untuk kembali kepada jalan yang benar. Wallahualam.