Program andalan Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres tahun 2024 yang lalu adalah merencanankan Program Makan Siang dan Minum Susu Gratis dan telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. 

Penerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan untuk 82,9 juta orang yang terbagi ke dalam beberapa kelompok seperti anak usia dini sebanyak 30 juta anak, SD sebanyak 34 juta murid, SMP sebanyak 9,8 juta murid, SMP dan SMK sebanyak 10,2 juta murid termasuk 4,3 juta santri dan ibu hamil sebanyak 4,4 juta orang.

Saat era Presiden Jokowi tahun 2024 sudah memasukkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 71,1 trilyun ke dalam APBN 2025 supaya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dilaksanakan dengan lancar jika Pemerintahan Prabowo Subianto berjalan.

Pertanyaan sekarang adalah hingga bulan Maret 2025 sudah berapa jumlah penerima manfaatnya ?

Target pemerintah untuk bulan Januari sampai Maret 2025, diharapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa memberikan manfaat kepada tiga juta orang pelajar dan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

Jika saya baca info dari media on line, info dari Badan Pangan Nasional menjelaskan realisasi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per tanggal 3 Februari 2025 sebanyak 730 ribu pelajar, baru mencapai sekitar 0,8 persen dari total target sebesar 82,9 juta orang dan hingga tanggal 27 Februari 2025, jumlah penerima manfaatnya sebanyak 2,02 juta pelajar atau sekitar 2,4 persen

Beberapa faktor yang menyebabkan capaian belum sesuai dengan yang direncanakan

Pertama, adalah faktor jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Penenuhan Gizi (SPPG), baru ada 190 dapur umum dari target awal sebanyak 5.000 dapur umum. Setiap dapur umum harus menyiapkan sebanyak 3.000 paket makanan setiap hari.

Kedua, adalah faktor jumlah tenaga kerja, untuk operational setiap dapur umum membutuhkan tenaga kerja sekitar 50 petugas, termasuk sopir yang bertugas untuk mendistribusikan makanan ke setiap sekolah dan tenaga kerja yang disiapkan dari Badan Gizi Nasional untuk ahli gizi dan akutansi.

Ketiga, adalah potensi anggaran bocor, jika benar ada dana sekitar 7 sampai 10 milyard dikelola oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa beresiko disalah gunakan termasuk juga anggaran sebesar 71,1 trilyun dan adanya pengajuan tambahan anggaran sebesar 100 trilyun

Keempat, adalah masalah permodalan bagi penyuplai sumber pangannya, setiap hari dapur umum membutuhkan beras, daging sapi, minyak goreng, ikan, telur, bumbu masak, sayur mayur dan buah-buahan. Jika faktor permodalan bagi penyuplai sumber pangannya tidak didukung oleh pemerintah lewat bank pemerintah atau bank daerah maka sulit program ini melayani semua anak.

Penulis :

Tonny Saritua Purba

Ketua Bidang Tani dan Nelayan Depinas SOKSI