Oleh: Azhar Adam – Sekretaris BSNPG

Ada garis tipis antara
kritik dan penghinaan. Di negeri yang menjunjung kebebasan berpendapat, kritik adalah tanda sehatnya demokrasi. Tapi ketika kritik berubah menjadi cemoohan rasial, itu bukan lagi ekspresi intelektual, itu pelecehan terhadap akal sehat.

Beberapa waktu terakhir, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjadi sasaran serangan bernuansa rasis di media sosial. Ia dituding, diolok, bahkan dipelesetkan dengan meme dan kata-kata yang tak layak. Namun, yang menarik bukanlah serangannya, melainkan caranya merespon, tenang, tanpa dendam, dan tetap menegaskan bahwa “kritik boleh saja, asal beradab”.

Di balik semua hiruk-pikuk itu, publik seharusnya menengok kembali fakta di lapangan. Sebab jika berbicara data dan capaian, kinerja Bahlil di sektor ESDM justru sedang mencetak banyak langkah besar, terutama dalam penataan energi dan penegakan hukum pertambangan yang selama ini menjadi lubang hitam ekonomi nasional.

Kerja Nyata di Tengah Sorotan

Satu tahun terakhir, sektor ESDM mencatat percepatan luar biasa. Pemerintah meluncurkan 37 proyek kelistrikan strategis dengan kapasitas lebih dari 3,2 gigawatt (GW), sebagian besar berbasis energi baru terbarukan (EBT). Angka ini bukan sekadar statistik, di baliknya ada puluhan ribu tenaga kerja yang terserap dan ribuan desa yang akhirnya menikmati listrik stabil.

Tak berhenti di situ. Pada pertengahan 2025, Bahlil meresmikan rangkaian proyek energi bersih senilai Rp25 triliun yang tersebar di 15 provinsi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan panas bumi (PLTP) itu menandai komitmen kuat Indonesia menuju transisi energi berkelanjutan.

Langkah ini strategis. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan harga energi global, memperkuat energi domestik berarti memperkuat kedaulatan ekonomi. Negara yang mampu menghasilkan listrik sendiri, apalagi dari sumber terbarukan, tidak mudah diguncang oleh krisis minyak atau gas dunia.

Menertibkan Sektor Tambang

Kita semua tahu, tambang di Indonesia tak hanya soal kekayaan alam, tapi juga soal ketimpangan kekuasaan dan tumpang tindih izin. Selama bertahun-tahun, banyak tambang beroperasi tanpa izin, bahkan di kawasan hutan lindung.

Negara rugi, rakyat sekitar tak sejahtera, dan lingkungan rusak.
Bahlil tidak mau menutup mata. Ia menggerakkan penertiban besar-besaran tambang ilegal bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Pemerintah kini memiliki kriteria hukum yang jelas untuk menentukan tambang ilegal, mulai dari tambang tanpa izin, tambang yang izinnya tumpang tindih, hingga tambang yang melampaui batas wilayah izin.

Hasilnya mulai terlihat. Ratusan titik tambang bermasalah ditertibkan, puluhan izin ditinjau ulang, dan sebagian wilayah dikembalikan ke negara. Tak hanya menyelamatkan potensi penerimaan negara, kebijakan ini juga menurunkan ketegangan sosial di banyak daerah penghasil tambang.

Langkah ini butuh keberanian politik. Sebab mereka yang dihadapi bukan hanya penambang kecil, tapi juga kelompok besar yang selama ini menikmati “zona abu-abu” regulasi. Bahlil memilih jalan sulit menegakkan aturan, meski risikonya dicaci.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Langkah-langkah tersebut membawa efek berlapis