Oleh: A. Hendra Peletteri (Wakil Direktur Kajian Strategis dan Teritorial
Pemilu BSNPG

Ketika Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), banyak yang mengenalnya sebagai sosok pekerja keras, lugas, dan lahir dari latar belakang sederhana. Ia tumbuh di Papua, di tempat di mana listrik bukanlah hal yang mudah didapat. Ia tahu bagaimana rasanya hidup dalam gelap, bagaimana listrik bukan sekadar fasilitas, tapi kemewahan. Maka ketika hari ini Bahlil berbicara tentang komitmen menerangi seluruh desa di Indonesia pada 2030, itu bukan sekadar program kerja, itu adalah janji pribadi dari seorang anak bangsa yang pernah hidup dalam kegelapan.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menyampaikan data yang mengejutkan tapi jujur, bahwa masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Sebuah fakta yang menyakitkan di tengah gempuran modernisasi. Dari angka itu, kita melihat dua hal sekaligus, tantangan besar dan peluang emas untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Listrik Bukan Sekadar Cahaya: Ini Tentang Martabat dan Keadilan

Listrik selama ini kerap dilihat sebagai persoalan teknis jaringan, gardu, kabel, dan daya. Padahal, listrik adalah wajah paling nyata dari kehadiran negara. Tanpa listrik, tidak ada akses pendidikan malam hari, tidak ada usaha kecil yang bisa bertahan, tidak ada alat kesehatan yang bisa beroperasi optimal.

Ketimpangan akses listrik adalah bentuk ketidakadilan sosial yang paling kasat mata. Bagaimana mungkin kita bicara tentang revolusi industri 4.0, digitalisasi UMKM, atau pendidikan daring, ketika jutaan warga masih menyalakan pelita di malam hari?

Bahlil tampaknya memahami ini dengan sangat baik. Karena itu, pendekatan yang ia ambil bukan sekadar memperluas jaringan PLN, tapi memperluas makna keadilan energi. Bahwa listrik adalah hak, bukan hadiah. Bahwa keadilan tidak boleh berhenti di kota, melainkan harus sampai ke desa di ujung negeri.

Strategi Lapangan: Dari PLTS, Mikrohidro, hingga Biomassa

Program elektrifikasi desa tidak bisa diseragamkan. Indonesia adalah negara dengan geografi ekstrem, ribuan pulau, gunung, hutan, dan lembah. Maka pendekatan “satu teknologi untuk semua” tidak mungkin berhasil.

Di sinilah Bahlil memainkan peran strategisnya. Ia mendorong beragam sumber energi lokal sebagai solusi spesifik untuk setiap wilayah: PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan PLN, PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) untuk desa di pegunungan dengan aliran sungai kecil dan Biomassa serta biogas untuk daerah pertanian dan kehutanan yang kaya bahan organik.

Kombinasi ini bukan hanya efisien, tapi berkelanjutan. Dengan pendekatan energi terbarukan, pemerintah tidak perlu membangun jaringan panjang yang mahal, dan masyarakat bisa menjadi bagian dari pengelolaan energinya sendiri.

PLN mencatat bahwa hingga akhir 2024, tingkat elektrifikasi nasional sudah mencapai 99,78%, tetapi masih ada kantong-kantong kecil yang belum terjangkau. Angka kecil itu sering kali justru yang paling sulit dijangkau dan di situlah fokus program Bahlil diarahkan