Di tengah tantangan global dan kebutuhan mendesak akan transformasi ekonomi nasional, sinergi antara industri besar dan industri rumahan (home industri) bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Saya sebagai Anggota DPR RI Fraksi GOLKAR Komisi VII bermitra langsung dengan Kementerian UMKM, menangkap urgensi dan arah strategis pembangunan ekonomi Indonesia melalui pendekatan hilirisasi yang inklusif dan berbasis kerakyatan.

 

Selama ini, industri besar sering berjalan sendiri, terfokus pada ekspansi pasar dan efisiensi produksi, sementara industri kecil tertatih-tatih di sisi lain, menghadapi keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar. Jurang ini hanya bisa dijembatani jika negara hadir sebagai fasilitator aktif, bukan sekadar regulator pasif.

 

Pemetaan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan potensi dan budaya lokal seperti yang tertuang dalam tulisan ini, adalah langkah awal yang visioner. Dari kopi Gayo, nilam di Aceh, batik di Jawa Tengah, hingga tenun ikat di NTT dan rumput laut di Sulawesi Selatan, tiap daerah sesungguhnya telah memiliki keunggulan lokal. Yang dibutuhkan sekarang adalah klasterisasi industri berbasis wilayah yang dilandasi kebijakan nasional yang kuat.

 

Saya mendorong agar semua Anggota DPR RI Komisi VII bersama Kementerian UMKM perlu menyusun UU atau regulasi yang secara tegas mewajibkan kolaborasi antara industri besar dan Home Industri. Industri besar harus mengambil peran sebagai pencari dan pembuka akses pasar, sementara Home Industri menjadi produsen yang difasilitasi untuk naik kelas. Pemerintah pusat dan daerah tinggal menyambungkan titik-titik potensi ini melalui program hilirisasi yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis data wilayah.

 

Tanpa UU atau regulasi yang mengikat, kolaborasi ini akan tetap menjadi wacana. Tanpa keberpihakan terhadap Home Industri atau UMKM, maka narasi ekonomi kerakyatan hanya akan menjadi slogan kosong. Inilah saatnya pemerintah menyatukan kekuatan besar industri nasional dengan denyut ekonomi rakyat di setiap pelosok Indonesia. Hilirisasi bukan sekadar urusan komoditas, tapi juga keadilan dan masa depan bangsa.