Penguatan Profesi Advokat dalam KUHAP dan KUHP Nasional Terbaru

Hak Pendampingan Advokat Sejak Awal Proses

• Pasal 31 KUHAP baru memperluas hak pendampingan advokat, yaitu: Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 3O KUHAP, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.

• Pasal 32 ayat (1) : Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan.

Ini merupakan perubahan penting dari sistem lama yang posisi advokat relatif terbatas hanya pada pemeriksaan tersangka/terdakwa di pengadilan.

Imunitas Advokat: Perlindungan Hukum bagi Profesi Advokat

Pasal ini penting dalam KUHAP yang kemudian disahkan menjadi KUHAP baru mengatur tentang imunitas advokat.

• Pasal 149 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas tindakan profesionalnya, selama tindakan itu dilakukan dengan itikad baik dan sesuai fungsi pembelaan klien.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi advokat dari kriminalisasi atau gugatan perdata hanya karena mereka menjalankan tugas pembelaan sesuai hukum.

Hak Advokat untuk Meminta Salinan BAP dan Bantuan Hukum

• Memberikan hak kepada advokat untuk meminta salinan BAP kliennya, termasuk salinan dokumen lain yang relevan dengan pembelaan diatur dalam Pasal 153 KUHAP baru.

• Pasal 154 Bantuan Hukum diberikan terhadap:

a. Tersangka atau Terdakawa; dan

b. Pelapor, pengadu, Saksi atau Korban, yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan.

Hal ini sejalan dengan prinsip hak atas pembelaan secara efektif (right to effective counsel) dalam sistem peradilan pidana.

2. Kritik dan Catatan Terhadap Pengaturan Advokat dalam KUHAP Baru

Walaupun KUHAP baru memperkuat posisi advokat:

• Beberapa organisasi seperti YLBHI menilai masih terdapat kekosongan ketentuan, terutama terkait hak pendampingan saksi dan korban, di luar tersangka/terdakwa.

• Ada juga kekhawatiran bahwa hak advokat dalam penyidikan belum sepenuhnya eksplisit dalam teks UU sehingga implementasi praktisnya butuh pemeriksaan lebih lanjut.