Oleh : M. Arief Rosyid Hasan (Sekretaris Akademi Partai GOLKAR |
SC Rapimnas MPO dan Semiloka Kecerdasan Artificial Partai Golkar)

KabarGolkar - Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jika dahulu komunikasi politik banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, organisasi kemasyarakatan, dan media massa konvensional, kini percakapan politik berlangsung hampir tanpa batas melalui berbagai platform digital. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru bagi partai politik, terutama dalam menyiapkan kader yang mampu memahami perkembangan zaman.

Media digital bukan lagi sekadar instrumen penyebaran informasi, melainkan telah menjadi bagian dari ruang publik tempat gagasan dipertukarkan, kebijakan diperdebatkan, dan kekuasaan diawasi. Kehadiran kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) semakin mempercepat perubahan tersebut. Teknologi ini memungkinkan produksi informasi, pengolahan data, dan komunikasi berlangsung dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Dalam situasi demikian, kaderisasi partai politik tidak cukup hanya membekali kader dengan pemahaman ideologi, organisasi, dan kepemimpinan. Kader juga membutuhkan kompetensi komunikasi, literasi media, kemampuan membaca opini publik, serta pemahaman mengenai peluang dan risiko teknologi digital. Tanpa kemampuan tersebut, partai politik berisiko tertinggal dari perkembangan masyarakat yang hendak diwakilinya.

Kaderisasi dan Transformasi Digital

Partai GOLKAR melalui Akademi Partai GOLKAR telah merumuskan Pedoman Kaderisasi 2026 yang menempatkan kompetensi digital dan media sebagai salah satu kompetensi penting kader, berdampingan dengan kompetensi ideologis, kepemimpinan, manajerial, teknokratik, elektoral, etik, dan geopolitik.

Rumusan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kualitas sumber daya manusia partai. Teknologi bukan semata urusan perangkat, melainkan berkaitan dengan cara berpikir, kemampuan bekerja, serta kesanggupan menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Pendidikan dan Latihan Kader Khusus (Diklatsus) Pengelolaan Media Massa dan Digital memiliki relevansi strategis. Diklatsus merupakan bagian dari kaderisasi nonformal yang diarahkan untuk memperkuat kompetensi tertentu sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan masyarakat.

Melalui pendidikan khusus, kader diharapkan tidak hanya memahami cara memproduksi konten atau mengelola akun media sosial, tetapi juga menguasai prinsip komunikasi politik, hubungan dengan media massa, analisis isu, pengelolaan krisis komunikasi, dan etika penyampaian informasi.

Kaderisasi digital juga perlu dipahami sebagai proses membangun karakter. Sebab, kecanggihan teknologi tidak dengan sendirinya menghasilkan komunikasi politik yang berkualitas. Tanpa integritas, teknologi justru dapat digunakan untuk memperluas disinformasi, memperuncing polarisasi, dan menurunkan kualitas percakapan demokrasi.

Karena itu, penguasaan teknologi harus berjalan bersama dengan penguatan ideologi, etika, dan tanggung jawab sosial. Inilah yang sejalan dengan semangat Doktrin Karya Kekaryaan, yang   menempatkan   karya   nyata   dan   kemaslahatan   masyarakat   sebagai   orientasi pengabdian politik.

Dari Komunikasi Politik Menuju Politik Berbasis Pengetahuan

Tantangan lain yang dihadapi partai politik adalah bagaimana mengubah komunikasi politik dari sekadar penyampaian pesan menjadi proses pertukaran pengetahuan dengan masyarakat.

Selama ini, komunikasi politik kerap dipahami secara terbatas sebagai kegiatan publikasi, pembentukan citra, atau respons terhadap pemberitaan