Oleh: Tonny Saritua Purba, SP

Kabargolkar.com - Inpres No 5 Tahun 2015 Harga Pokok Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) 3.700 sudah saatnya diperbaharui. Saat ini jika petani mau menanam padi ada biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya tenaga kerja yang semakin tinggi, harga benih relatif mahal, biaya pupuk kimia relatif tinggi seperti pupuk Kcl harga per karungnya hampir 400 ribu rupiah. Demikian juga biaya insektisida, fungisida, herbisida yang relatif mahal dan wajib untuk dibeli.

Memang ada program subsidi Pemerintah lewat Kementerian Pertanian (Kementan) kepada petani padi dalam bentuk benih, pupuk, pestisida dan traktor hanya saja tidak semua petani padi bisa mendapatkan kesempatan tersebut karena adanya mekanisme lewat Poktan dan Gapoktan dan tidak semua petani menjadi anggota Poktan dan Gapoktan.

Salah satu kelemahan petani padi saat ini adalah dominan petani padi tidak mau dan tidak mampu  masuk ke bidang sales dan distribusi karena peluang memperoleh harga yang lebih tinggi bukan saja hanya menjual GKP tetapi ada peluang menjual dengan harga yang lebih tinggi dengan menjual GKG dan menjual beras. Disamping itu beberapa petani padi juga relatif tidak mampu menyuburkan tanah sawahnya dan tidak mampu memproduksi pupuk sendiri.

Diharapkan peran negara sangat dibutuhkan untuk ikut membangun SDM dan keterampilan para petani padi. Melihat kondisi tersebut sudah saatnya pemerintah menyesuaikan HPP yang sudah ada. Semoga ada perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para petani padi di NKRI.

"Petani adalah pahlawan bangsa dan negara, tanpa adanya petani maka kebutuhan pangan khususnya beras tidak akan tersedia di meja makan kita"

** Penulis adalah Penyuluh Swadaya Petani Padi dan Fungsionaris Golkar Kota Bogor