kabargolkar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai proses pendataan sangat penting dalam penyaluran sebuah bantuan. Salah satunya agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang ingin memberikan beberapa stimulus untuk industri pariwisata, seperti pembebasan pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pengurangan biaya utilitas, dan relaksasi pinjaman bank.

“Ada teman-teman pelaku parekraf yang tadinya tidak tergolong miskin, namun jatuh miskin dengan adanya wabah ini. Kemenparekraf harus dapat mendata ini secara akurat agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Program-program intervensi dari Pemerintah ini harus menyentuh hingga lapisan terbawah,” ujar Hetifah saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Whisnutama Kusumabandio yang digelar secara virtual, baru-baru ini.

Tidak hanya itu, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga berharap agar Pemerintah juga memikirkan para pelaku industri ekraf yang belum memiliki gawai (gadget), atau yang tidak memiliki akses ke internet. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan informasi, justru kesulitan untuk mengakses program-program ini. Dengan kata lain, pendekatan melalui media-media lain yang lebih konvensional tetap harus digunakan.

Hetifah juga menambahkan bahwa tidak sedikit pekerja informal pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat terdampak dengan adanya wabah ini. Sebut saja pedagang-pedagang kecil cinderamata di objek-objek wisata, dimana kemungkinan besar mereka tidak terdaftar dalam database Kemenparekraf. Namun penghidupannya sangat terpengaruh dengan adanya Covid-19 ini. “Kemenparekraf juga harus merancang program yang bisa menyentuh mereka,” tegas legislator dapil Kalimantan Timur itu.